Rencana Hidupkan Pasal Penghinaan Presiden, SBY: Presiden Jokowi Jangan Berlebihan
Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan rakyat saat dirinya menjadi Presiden keenam RI. (sumber: akun pribadi SBY/Twitter) JAKARTA, Teraslampung.com– Rencana menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden dalam kitab undang-undang huk...
teras lampung
0
4.5k
| Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan rakyat saat dirinya menjadi Presiden keenam RI. (sumber: akun pribadi SBY/Twitter) |
JAKARTA, Teraslampung.com– Rencana menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden dalam kitab
undang-undang hukum pidana masih terus menuai kontroversi. Banyak
pihak yang tidak setuju rencana Presiden Jokowi itu,karena tidak ada
urgensinya.
undang-undang hukum pidana masih terus menuai kontroversi. Banyak
pihak yang tidak setuju rencana Presiden Jokowi itu,karena tidak ada
urgensinya.
Sebelumnya dikabarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan sebanyak 786
pasal dalam Revisi Undaang-undang (RUU) KUHP untuk disetujui menjadi KUHP.
Salah satu, dari pasal yang diajukan tersebut memuat tentang penghinaan
terhadap Presiden.
pasal dalam Revisi Undaang-undang (RUU) KUHP untuk disetujui menjadi KUHP.
Salah satu, dari pasal yang diajukan tersebut memuat tentang penghinaan
terhadap Presiden.
Selain kalangan Dewan dan pengamat, kritik terhadap rencana Presiden Jokowi
datang dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam akun twitter
resminya @SBYudhoyono, presiden keenam RI itu ‘berkicau” tentang rencana
menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden.
datang dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam akun twitter
resminya @SBYudhoyono, presiden keenam RI itu ‘berkicau” tentang rencana
menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden.
Menurut SBY, Presiden Joko Widodo berlebihan dengan rencana itu. kepala
negara.
negara.
“Siapapun, termasuk presiden, punya hak untuk tuntut seseorang yang
menghina dan cemarkan nama baiknya. Tapi, janganlah berlebihan,”tulisnya,
Minggu(9/8/2015).
menghina dan cemarkan nama baiknya. Tapi, janganlah berlebihan,”tulisnya,
Minggu(9/8/2015).
Menurut dia, prinsipnya, hak dan kebebasan memiliki batasan, maka
masyarakat tak boleh berkata dan bertindak melampaui batas.
masyarakat tak boleh berkata dan bertindak melampaui batas.
Meski demikian, sambungnya, kekuasaan pun ada batasnya. SBY meminta
presiden dan masyarakat memahamj Universal Declaration of Human Rights dan UUD
1945 untuk memahami esenai dari hak asasi manusia.
presiden dan masyarakat memahamj Universal Declaration of Human Rights dan UUD
1945 untuk memahami esenai dari hak asasi manusia.
Berikut ini cuitan-cuitan SBY di akun Twitternya:
Menanggapi apa yg sedang diperdebatkan masyarakat, penghinaan thdp
Presiden, izinkan saya menyampaikan pandangan saya. *SBY*
Presiden, izinkan saya menyampaikan pandangan saya. *SBY*
Prinsipnya, janganlah kita suka berkata & bertindak melampui batas.
Hak & kebebasan ada batasnya. Kekuasaanpun juga ada batasnya. *SBY*
Hak & kebebasan ada batasnya. Kekuasaanpun juga ada batasnya. *SBY*
Di satu sisi, perkataan & tindakan menghina, mencemarkan nama baik
& apalagi memfitnah orang lain, tmsk kpd Presiden, itu tidak baik.
*SBY*
& apalagi memfitnah orang lain, tmsk kpd Presiden, itu tidak baik.
*SBY*
Di sisi lain, penggunaan kekuasaan (apalagi berlebihan) utk perkarakan
orang yg dinilai menghina, tmsk oleh Presiden, itu jg tdk baik. *SBY*
orang yg dinilai menghina, tmsk oleh Presiden, itu jg tdk baik. *SBY*
Penggunaan hak & kebebasan, tmsk menghina orang lain, ada
pembatasannya. Pahami Universal Declaration of Human Rights & UUD 1945.
*SBY*
pembatasannya. Pahami Universal Declaration of Human Rights & UUD 1945.
*SBY*
Dlm demokrasi memang kita bebas bicara & lakukan kritik, tmsk kpd
Presiden, tapi tak harus dgn menghina & cemarkan nama baiknya. *SBY*
Presiden, tapi tak harus dgn menghina & cemarkan nama baiknya. *SBY*
Sebaliknya, siapapun, tmsk Presiden, punya hak utk tuntut seseorang yg
menghina & cemarkan nama baiknya. Tapi, janganlah berlebihan. *SBY*
menghina & cemarkan nama baiknya. Tapi, janganlah berlebihan. *SBY*
Pasal penghinaan, pencemaran nama baik & tindakan tidak
menyenangkan tetap ada “karetnya”, artinya ada unsur
subyektifitasnya. *SBY*
menyenangkan tetap ada “karetnya”, artinya ada unsur
subyektifitasnya. *SBY*
Terus terang, selama 10 th jadi Presiden, ada ratusan perkataan &
tindakan yg menghina, tak menyenangkan & cemarkan nama baik saya. *SBY*
tindakan yg menghina, tak menyenangkan & cemarkan nama baik saya. *SBY*
Foto resmi Presiden dibakar, diinjak2, mengarak kerbau yg pantatnya
ditulisi “SBY” & kata2 kasar penuh hinaan di media &
ruang publik *SBY*
ditulisi “SBY” & kata2 kasar penuh hinaan di media &
ruang publik *SBY*
Kalau saya gunakan hak saya utk adukan ke polisi (karena delik aduan),
mungkin ratusan orang
mungkin ratusan orang
sudah diperiksa & dijadikan tersangka. *SBY*
Barangkali saya juga justru tidak bisa bekerja, karena sibuk mengadu ke
polisi. Konsentrasi saya akan terpecah. *SBY*
polisi. Konsentrasi saya akan terpecah. *SBY*
Andai itu tjd mungkin rakyat tak berani kritik, bicara keras.Takut
dipidanakan, dijadikan tersangka.Sy jd tdk tahu apa pendapat rakyat *SBY*
dipidanakan, dijadikan tersangka.Sy jd tdk tahu apa pendapat rakyat *SBY*
Kalau pemimpin tak tahu perasaan & pendapat rakyat, apalagi media
juga diam & tak bersuara, saya malah takut jadi “bom waktu”.
*SBY*
juga diam & tak bersuara, saya malah takut jadi “bom waktu”.
*SBY*
Sekarang saya amati hal seperti itu hampir tak ada. Baik itu unjuk rasa
disertai penghinaan kpd Presiden, maupun berita kasar di media *SBY*
disertai penghinaan kpd Presiden, maupun berita kasar di media *SBY*
Ini pertanda baik. Perlakuan “negatif” berlebihan kpd saya dulu
tak perlu dilakukan kpd Pak Jokowi. Biar beliau bisa bekerja dgn baik. *SBY*
tak perlu dilakukan kpd Pak Jokowi. Biar beliau bisa bekerja dgn baik. *SBY*
Kita semua harus belajar gunakan kebebasan (freedom) secara tepat. Jangan
lampaui batas. Ingat, kebebasanpun bisa disalahgunakan. *SBY*
lampaui batas. Ingat, kebebasanpun bisa disalahgunakan. *SBY*
Ingat, liberty too can corrupt. Absolute liberty can corrupt absolutely.
Saya pendukung demokrasi & kebebasan. Tetapi bukan anarki. *SBY*
Saya pendukung demokrasi & kebebasan. Tetapi bukan anarki. *SBY*
Sebaliknya, pemegang kekuasaan jangan obral & salahgunakan
kekuasaan. Kita sepakat, negara & penguasa tak represif & main
tangkap. *SBY*
kekuasaan. Kita sepakat, negara & penguasa tak represif & main
tangkap. *SBY*
Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan tidak
utk “menciduki” & menindas yg menentang penguasa. *SBY*
utk “menciduki” & menindas yg menentang penguasa. *SBY*
Para pemegang kekuasaan (power holders) tak boleh salah gunakan
kekuasaannya. Presiden, parlemen, penegak hukum, pers & juga rakyat.
*SBY*
kekuasaannya. Presiden, parlemen, penegak hukum, pers & juga rakyat.
*SBY*
Kesimpulan: demokrasi & kebebasan penting, namun jangan lampaui
batas. Demokrasi juga perlu tertib, tapi negara tak perlu represif. *SBY*
batas. Demokrasi juga perlu tertib, tapi negara tak perlu represif. *SBY*
Sebelumnya, pemerintah menyerahkan keputusan untuk menghidupkan kembali
pasal penghinaan kepada presiden dalam rancangan KUHP kepada DPR yang akan ikut
membahasnya bersama pemerintah.
pasal penghinaan kepada presiden dalam rancangan KUHP kepada DPR yang akan ikut
membahasnya bersama pemerintah.
Presiden Joko Widodo mengatakan keputusan untuk menghidupkan kembali pasal
penghinaan kepada presiden dalam KUHP tergantung hasil pembahasan dengan DPR.
Alasannya, pasal tersebut diusulkan oleh pemerintahan sebelumnya (pemerintahan
Presiden SBY-Red.), dan kembali dibahas dalam rancangan KUHP bersama DPR.
penghinaan kepada presiden dalam KUHP tergantung hasil pembahasan dengan DPR.
Alasannya, pasal tersebut diusulkan oleh pemerintahan sebelumnya (pemerintahan
Presiden SBY-Red.), dan kembali dibahas dalam rancangan KUHP bersama DPR.
Presiden Jokowi menuturkan pemunculan kembali pasal tersebut sebenarnya
untuk melindungi pihak yang mengkritisi pemerintah. Dengan adanya pasal
tersebut, pengkritik pemerintah tidak lagi dapat dijerat dengan pasal karet,
karena sudah diatur jelas dalam KUHP.
untuk melindungi pihak yang mengkritisi pemerintah. Dengan adanya pasal
tersebut, pengkritik pemerintah tidak lagi dapat dijerat dengan pasal karet,
karena sudah diatur jelas dalam KUHP.
Menurutnya, sejak menjadi wali kota, dirinya sudah terbiasa mendapatkan
kritik dari pihak yang tidak puas dengan kebijakannya. Dia pun tidak pernah
mempermasalahkannya, dan tidak pernah mengambil langkah hukum untuk
menyelesaikannya.
kritik dari pihak yang tidak puas dengan kebijakannya. Dia pun tidak pernah
mempermasalahkannya, dan tidak pernah mengambil langkah hukum untuk
menyelesaikannya.
Bambang Satriaji
