Pemkab Lampung Tengah Perkuat Sinergi Produksi Gula

Teraslampung.com, Lampung Tengah – Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan produksi gula. Hal itu dibahas dalam Forum Musyawarah Produksi Gula (FMPG) di Mess B PT Gunung Madu Plantations (GMP), Kecamatan Bandar Mataram, Kamis, 13 Agustus 2026.

Pelaksana Tugas Asisten Ekonomi dan Pembangunan Lampung Tengah, Thoheran, hadir dalam forum tersebut bersama perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah, antara lain Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, serta Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Tengah.

Forum itu membahas sejumlah persoalan yang mempengaruhi produksi gula, termasuk ketersediaan bahan baku, produktivitas tebu, kesiapan industri pengolahan, serta keberlanjutan produksi.

Thoheran mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mendukung pengembangan perkebunan tebu. Komoditas tersebut dinilai memiliki peran penting terhadap perekonomian Lampung Tengah.

“Forum ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan produksi gula,” kata Thoheran.

Menurut dia, peningkatan produksi tidak bisa hanya mengandalkan perusahaan perkebunan atau pabrik gula. Pemerintah, petani tebu, perusahaan, dan pemangku kepentingan lain perlu bekerja dalam satu koordinasi.

Ia mengatakan pemerintah daerah akan terus mendorong peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani. Karena itu, hasil pembahasan FMPG diharapkan tidak berhenti pada koordinasi, tetapi menghasilkan langkah konkret yang bisa diterapkan.

Pengembangan tebu, kata Thoheran, juga perlu diarahkan agar memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemkab Lampung Tengah berharap forum tersebut dapat menjadi ruang koordinasi yang berkelanjutan untuk mengatasi persoalan produksi, memperkuat industri gula, serta meningkatkan kontribusi daerah terhadap ketahanan dan kemandirian pangan nasional.