Jelang Pilkada, Mahasiswa Harus Tangkal Isu SARA
Tabloid Teknokra/Teraslampung.com BANDARLAMPUNG—Menanti pesta Demokrasi, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan menggelar seminar dengan tema “Peran Jurnalis, Ulama, dan Generasi Muda dalam Menangkal Provokasi SARA Menjelang...

Tabloid Teknokra/Teraslampung.com
BANDARLAMPUNG—Menanti pesta Demokrasi, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan menggelar seminar dengan tema “Peran Jurnalis, Ulama, dan Generasi Muda dalam Menangkal Provokasi SARA Menjelang Pilkada Serentak 2018″ di Gedung D.3.1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kamis. (23/11/2017).
Kepala Biro Polda Lampung Kombespol Yosi Haryoso mengatakan terkait sistem penyelenggaraan pemilu dinilai masih tergolong aman. Artinya belum ada yang menganggu stabilitas.
Meski begitu, kata Yosi, pengaruh media massa sering mengkhawatirkan.
“Terkadang produk jurnalistik memicu konflik, tapi juga mampu menyelesaikan konflik,” kata Yosi.
Pada kesempatan itu petinggi Polda Lampung itu banyak berpesan kepada mahasiswa tentang penyelesaian konflik berbau SARA di Lampung, pengamalan Pancasila dalam berdemokrasi, dan perlunya mahasiswa memilih pemimpin yang jelas visi-misinya bagi kemajuan provinsi Lampung.
“Pemimpin itu banyak sekali tanggung jawabnya,” kata dia.
Sementara itu, Pemimpin Umum Harian Lampung Post Bambang Eka Wijaya menegaskan dalam menulis berita wartawan harus profesional.
“Wartawan harus lebih memilih menjauhi pemberitaan yang berkonten negatif. Produk jurnalistik yang dihasilkan juga mayoritas diisi konten berbau positif,” kata penulis kolom Buras itu.
Bambang yakin media mainstream khususnya di Lampung tak akan mengambil risiko membuat berita tendesius dan bias. Sebab, kata Bambang, akan ada sanksi sosial dari masyarakat dan ada ancaman jerat hukum UU Pers maupun UU ITE.
“Isu SARA masih terbilang kecil untuk saat ini, masyarakat sudah cerdas dan tidak mudah terprovokasi, kepolisian juga berwenang mengatasi isu-isu provokasi seperti Saracen. Media sosial yang memicu terjadinya isu SARA,” katanya.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandar Lampung, Suryani, mengatakan Indonesia ambukanlah negara muslim, melainkan Pancasila. Maka, kata dia, siapa pun pemimpinnya, memilih pemimpin hukumnya wajib.
“Tetapi negara kita tidak menganut sekulerisme. Pilihlah pemimpin yang terpercaya dan mampu menggambarkan dirinya sebagai pemimpin yang baik dan adil. Jadilah generasi muda yang cerdas menentukan pilihan,” katanya.