Ini Penjelasan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjijatno soal “Rakyat Nggak Jelas”

JAKARTA, Teraslampung.com — Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno rupa-rupanya gerah juga menjadi bulanan-bulanan kritik setelah membuat pernyataan tentang rakyat tak jelas bagi para pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Menteri yang disorong Surya Paloh itu,  ada salah paham soal itu. Dia mengaku niatnya adalah mencegah bentrokan antar pendukung kedua institusi.

“‎Jangan sampai ada gesekan Polri dan KPK. Semua harus diselesaikan sesuai aturan,”kata Tedjo,  Minggu (25/1/2015).

Menurut Tedjo, pernyataan dirinya yang dilansir banyak media itu tidak seperti yang dia maksudkan dirinya. Ia mengaku pernyataan yang disampaikan usai dirinya mendampingi Presiden Jokowi di Istana Bogor

Inilah  penjelasan lengkap Tedjo soal ‘rakyat nggak jelas’ seperti dilansir banyak media:

Ini saya beri tahu yang benar. Di Istana Bogor Presiden sebagai Kepala Negara sudah memberi arahan kepada Wakapolri dan Ketua KPK agar menjernihkan suasana, jangan ada gesekan Polri dan KPK, selesaikan semua masalah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, selamatkan KPK dan Polri. Kedua pimpinan nyatakan akan patuh. Seharusnya tidak perlu lagi ada pengerahan massa yang mengatasnamakan rakyat.

Rakyat yang mana, tidak jelas, karena ada juga yang menyatakan dukungan pada Polri. Menjaga jangan sampai para pendukung kedua institusi ini berbenturan. Kedua institusi ini harus bisa saling menghormati dalam melakukan prosedur hukum terhadap kasus hukum sesuai aturan yang berlaku.

Bersikaplah dewasa, dan lakukan cooling down. Kita hormati hukum yang ada. Presiden punya komitmen tinggi pada upaya memberantas korupsi. 


Lembaga penegak hukum KPK, Polri dan Jaksa harus bersinergi, buka ruang komunikasi dan saling menghormati. Presiden sebagai Kepala Negara berkomitmen “Save KPK, Save Polri, Save NKRI”. 


Hadir dampingi Presiden (di Istana Bogor-red) Wapres, Menkopolhukam, Jaksa Agung, Ketua KPK, Wakapolri. 


Pemerintah menghargai semua opini dan berharap media massa dan publik bisa bersikap proporsional. Ini adalah negara hukum, bukan negara opini. 



Pemerintah akan selalu berpijak pada hukum. Di dalam negara demokrasi tidak ada satu lembaga pun yang merasa benar sendiri dan tidak bisa dikontrol maupun disentuh oleh hukum. Saya mengharapkan semua pihak membuang jauh-jauh ego sektoral untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Terimakasih.