Ini Peluang Korupsi Kepala Daerah Menurut Ketua KPK

TERASLAMPUNG.COM — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan banyak ruang yang dapat menjerat kepala daerah ke dalam korupsi. Antara lain adalah reformasi birokrasi (rekruitmen dan promosi jabatan). pengadaan barang dan jasa, dan filantropi atau sumbangan pihak ketiga.

“Ruang yang juga dapat membuat kepala daerah terjetat korupsi adalah recofusing dan realokasi anggaran Covid-19, pengadaan jaring pengaman sosialsosial/social safety net, program pemulihan ekonomi nasional, pengesahan RAPBD, dan laporan pertanggung jawaban keuangan kepala daerah (LPJKD,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam Rapat Koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri,  Gubernur, Bupati/Walikota Se-Indonesia, secara virtual, Senin (24/1/2022).

Menurut Firli, highlight hasil survei penilaian integritas Sebaran resiko korupsi yakni penyalahgunaan fasilitas kantor, 99 persen, korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 100 persen, korupsi dalam promosi/ mutasi SDM 99 persen, suap/ gratifikasi 98 persen, intervensi (trading in influence) 99 persen.

Sementara untuk indeks integritas Pemerintah Provinsi nilai terendah yakni 69.3, Pemerintah Kabupaten Kota 70.9, Pemerintah Kota 71.9, Kementrian 80.3 dan terakhir lembaga non Pemerintah yakni 81.9.

Ketua KPK menambahkan, KPK dalam mencegah korupsi sudah melakukan upaya melalui pendekatan pendidikan dan perbaikan sistem pemerintahan.

Pemberantasan korupsi juga membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional yang dimana setiap kamar–kamar kekuasaan harus mengambil peran dalam rangka pemberantasan korupsi.

“Jangan pernah mengira KPK hanya ada di ibukota, mata KPK hanya ada di ibukota tapi harus diingat mata KPK itu adalah seluruh masyarakat Indonesia,” tandasnya.

Ia juga berharap Indonesia bersih dari korupsi karena ia menyakini kalau Kepala Daerah merupakan putra/putri terbaik pilihan rakyat Indonesia untuk membangun Indonesia.