Pro-Kontra RUU Pilkada juga Berkembang di Lampung Timur
Mashuri Abdullah/Teraslampung.com Djoko Pramono LAMPUNG TIMUR--Pro dan kontra pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), juga berkembang di kalangan anggota DPRD Lamtim. Sebagaimana halnya di DPR RI,...
teras lampung
Mashuri Abdullah/Teraslampung.com
| Djoko Pramono |
LAMPUNG TIMUR--Pro dan kontra pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), juga berkembang di kalangan anggota DPRD Lamtim. Sebagaimana halnya di DPR RI, anggota DPRD Lamtim juga terbelah menyikapi pembahasan RUU tersebut.
Ketua Fraksi PDIP, Djoko Pramono misalnya, dia menolak jika pilkada kembali dilakukan oleh DPRD. Ditemui di ruang kerjanya, Rabu (10/9), anggota DPRD yang digadang-gadang maju sebagai calon Bupati Lamtim ini, mendukung pilkada langsung.
Menurut Djoko, jika RUU disahkan, dan pilkada dilakukan oleh DPRD, hal tersebut merupakan
kemunduran demokrasi. Djoko Pramono menambahkan, jika kepala daerah dipilih DPRD, maka daerah tersebut hanya akan dikuasai cukong-cukong yang bermodal.
“Yang berkuasa nanti yang punya uang, dengan menyuap anggota DPRD, bisa mengatur daerah nanti,” kata Joko.
Meski demikian, Djoko tidak menampik jika pilkada langsung juga ada sisi negatifnya. Seperti halnya konflik horizontal, dan rusaknya moral sebagian masyarakat yang menerima politik uang. Namun, menurutnya, itu merupakan kegagalan parpol dalam memberikan pendidikan
politik kepada masyarakat.
“Jadi jangan disalahkan aturannya, yang salah parpolnya,” tambahnya.
Djoko yakin ke depannya masyarakat akan lebih dewasa, dengan memilih pemimpin tidak karena politik uang, tetapi karena kinerjanya yang baik.
Berbeda dengan Djoko, Hasanudin, dari Fraksi Gerindra, mendukung pilkada oleh DPRD. Menurutnya, biaya politik pilkada langsung sangat besar. Menurutnya akan lebih bermanfaat jika dana pilkada untuk pembangunan langsung di masyarakat.
Menurut Hasanudin, pilkada oleh DPRD juga tidak melanggar Pancasila dan UUD 1945. Meskipun pemilihan dilakukan oleh DPRD, tidak berarti kepala daerah yang terpilih tidak bagus.
“Anggota DPRD juga dipilih oleh rakyat, sehingga dalam pilkada juga akan memperhatikan aspirasi masyarakat”, ujarnya.
Hasanudin menambahkan, dengan pilkada langsung yang terjadi malah oligarki politik. “Anak, istri, bisa jadi kepala daerah, yang penting modal banyak dan bisa membeli suara,” katanya.
