Piala Dunia adalah Kita
Zen R.S.* Ada paralelisme kecil antara Piala Dunia dan Indonesia: Soeharto mulai berkuasa dan Soeharto menemui kejatuhannya selalu di tahun yang sama dengan berlangsungnya Piala Dunia yaitu pada 1966 dan 1998. Ketika Inggris menjadi tuan rumah P...
teras lampung
Ada
paralelisme kecil antara Piala Dunia dan Indonesia: Soeharto mulai berkuasa dan
Soeharto menemui kejatuhannya selalu di tahun yang sama dengan berlangsungnya
Piala Dunia yaitu pada 1966 dan 1998.
Ketika Inggris menjadi tuan rumah Piala Dunia 1966, Soeharto baru saja menerima
mandat bernama Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Mandat yang kelak menjadi
salah satu isu kontroversial dalam historiografi Indonesia ini memang tidak
menetapkan Soeharto sebagai presiden. Jabatan presiden tetap dipegang Sukarno,
hanya saja isi Supersemar praktis telah mengalihkan kekuasaan secara de facto
ke tangan Soeharto.
Kekuasaan de facto di tangan Soeharto itu menjadi semakin jelas saat dia
mengumumkan susunan Kabinet Ampera I pada 25 Juli 1966. Soeharto tak hanya
sekadar mengumumkan susunan kabinet, tapi dia sendiri menjadi Ketua Presidium
Kabinet. Kabinet adalah kepanjangan kekuasaan (eksekutif), maka siapa yang
memimpin kabinet berarti dialah yang sejatinya menjadi penguasa.
Di hari yang sama dengan diumumkannya Kabinet Ampera I itu, tapi di belahan
dunia yang lain, Jerman Barat berhasil mengalahkan Uni Soviet di babak
semifinal Piala Dunia 1966. Pada laga yang berlangsung di Goodison Park,
kandang Everton, Jerman Barat unggul tipis 2-1 berkat gol Helmut Haller dan
Franz Beckenbauer.
Sejak itu, Soeharto praktis menjadi penguasa tunggal di Indonesia. 32 tahun
lamanya dia duduk di pucuk kekuasaan. Tahta akhirnya lepas dari tangannya pada
1998, persisnya pada 21 Mei 1998, setelah gelombang perlawanan, kerusuhan, dan
krisis moneter tak sanggup lagi diatasinya. Di saat yang hampir bersamaan itu
pula, Prancis sedang bersiap menjadi tuan rumah gelaran Piala Dunia yang ke-16.
Ketika Piala Dunia 1998 memulai kick-off dengan
menghadirkan laga antara juara bertahan Brazil vs Skotlandia di Stade de
France, kalender saat itu menunjukkan titimangsa 10 Juni, hanya 20 hari setelah
Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Indonesia saat itu masih berada
dalam situasi transisi yang tak menentu. Legitimasi Habibie sebagai presiden
dipersoalkan, bibit-bibit konflik di daerah mulai mencuat, dan harga-harga
bahan pokok masih melambung sangat tinggi.
Kondisi ekonomi Indonesia saat itu benar-benar sedang morat-marit. Juni 1998, saat
Piala Dunia dimulai, nilai tukar rupiah masih tinggi dan masih jauh dari pulih.
Pada 17 Juni 1998, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika sempat mendekati
angka 17 ribu rupiah, posisi terendah sepanjang krisis moneter yang dimulai
pada 1997 itu.
Piala Dunia datang tepat saat Indonesia benar-benar berada dalam krisis ekonomi
yang sulit. Tapi justru karena itulah Piala Dunia menjadi penawar yang
menakjubkan untuk semua kesulitan yang melela di depan mata itu.
Saat itu saya masih tinggal di pinggiran Cirebon. Sejak 14 Mei, kerusuhan
berbau rasial meledak dan menjalar sampai mendekati tempat saya tinggal di
sebuah kecamatan yang jaraknya 25 kilometer dari pusat kota. Banyak pertokoan
yang hangus dilalap api. Isinya dijarah ramai-ramai.
ingat salah satu toko milik teman sekolah saya yang didobrak dengan menggunakan
truk yang diambil-alih paksa dari pemiliknya. Seorang kenek angkot ditembak
polisi dari jarak dekat tepat di kepalanya – dan kenek itu adalah orang yang
saya kenal baik. Penembakan itu terjadi pada 15 Mei 1998, kurang dari sejam
setelah usai salat Jumat, dan saya masih sempat menyapanya di emperan mesjid
sebelum khatib berkhutbah.
Saya masih ingat dengan baik semuanya. Dan ingatan saya masih bisa menyodorkan
pemandangan yang masih kuat membayang di kepala: api kerusuhan tiba-tiba
meredup, horor di pusat kecamatan mendadak susut, dan menjelang final Piala
Dunia 1998 yang mempertemukan tuan rumah Prancis vs Brazil ada sebuah toko
kecil yang dipunyai seorang keturunan China mulai kembali beroperasi.
Dengan cara yang ajaib, Piala Dunia seperti mengalihkan luka-luka dan segala
persoalan yang di bulan-bulan sebelumnya telah meledakkan negeri ini ke dalam
chaos yang mengerikan. Piala Dunia menjadi opium yang dalam sekejap sekaligus
sesaat bisa agak meredakan kemarahan dan amuk sosial. Selama sebulan penuh,
dari 10 Juni sampai 11 Juli 1998, setidaknya saat hari mulai gelap, orang-orang
masih bisa menarik nafas lega: “Ah,
nanti malam ada pertandingan bola lagi!”
Maka, ketika Piala Dunia 1998 ini mulai mendekati akhir, perasaan sedih
diam-diam mulai mengintai perasaan dan pikiran.
Lamat-lamat saya masih agak ingat sebuah artikel yang ditulis Kang Ibing dan
tayang di harian Pikiran Rakyat sehari menjelang laga puncak Piala Dunia 1998
antara Prancis vs Brazil. Kalau tidak salah ingat, artikel itu diberi judul
“Penantian yang Berakhir dengan Muram” (saya lupa-lupa ingat, apakah Kang
Ibing menggunakan kata “muram” atau “sepi” atau “keu’eung” yang dalam bahasa Sunda memuat
suasana muram dan agak ngeri).
Artikel itu kira-kira berbicara bagaimana Piala Dunia sebagai penawar segala
kesulitan yang dihadapi rakyat akan mendekati akhir. Melalui tulisannya itu,
Kang Ibing seperti hendak mengingatkan: sebentar lagi suasana muram dan sulit
akan kembali menjadi realitas sehari-hari yang harus dengan pahit dihadapi kita
semua.
Satu hal yang tidak disebut oleh Kang Ibing adalah pada hari itu, Golkar sedang
menghelat agenda sangat krusial dan akan begitu menentukan perjalanan
sejarahnya: Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diselenggarakan pada
9-11 Juli 1998. Dalam Munaslub yang berakhir di hari yang sama dengan final
Piala Dunia 1998 itu, Golkar bukan hanya memutuskan menjadi partai (selama Orde
Baru, Golkar emoh disebut partai), tapi memutuskan Akbar Tanjung sebagai Ketua
Umum mengalahkan Edi Sudrajat.
Agenda Munaslub Golkar ini menjadi agenda politik paling krusial sepanjang Juli
dan terbukti menjadi salah satu momen menentukan dalam sejarah Indonesia modern
pasca reformasi. Golkar di bawah kendali Akbar Tanjung bukan hanya berhasil
lolos dari tekanan, cacian, dan serbuan berbagai kalangan pro-reformasi, tapi
juga berhasil survive dan tetap menjadi kekuatan politik
yang menentukan.
Pada Pemilu 1999, secara mengejutkan Golkar berhasil meraih 22 persen suara
Pemilu Legislatif, hanya kalah dari PDI Perjuangan. Akbar Tanjung kemudian
berhasil mengunci posisi yang sangat strategis: Ketua DPR-RI.
Laporan-laporan surat kabar yang saya baca saat itu menyebutkan tidak ada
gangguan yang kelewat serius terhadap jalannya Munaslub. Berita-berita di surat
kabar juga lebih menyoroti Piala Dunia. Ini agak aneh karena tuntutan
membubarkan Golkar sudah kencang disuarakan pada aksi-aksi sepanjang Mei.
Tuntutan membubarkan Golkar saat itu sama kencangnya dengan tuntutan agar
Soeharto turun dari jabatannya. Keduanya satu paket di mata para demonstran.
aktivis reformasi yang berhaluan radikal menganggap bahwa reformasi
“kecolongan” membiarkan Golkar bisa menyelesaikan transisinya. Bagi
mereka, pembubaran Orde Baru mutlak diikuti oleh pembubaran Golkar karena
keduanya adalah satu paket. Majalah Tempo edisi 18 Juli 1998 saat itu menulis:
“Kalau reformasi dijalankan, Golkar bubar; kalau Golkar jalan terus,
reformasi yang bisa bubar.”
Inilah lubang hitam bagi gerakan reformasi 1998 yang terjadi tepat ketika (atau
justru sengaja memanfaatkan) final Piala Dunia 1998.
Piala Dunia 2014 akan hadir saat Indonesia sedang bersiap menghadapi Pemilihan
Presiden (Pilpres). Di hari pencoblosan Pilpres, 9 Juli 2014, Piala Dunia
memasuki babak semifinal. Laga semifinal pertama Piala Dunia 2014 akan
dilangsungkan pada dini hari 9 Juli 2014, beberapa jam sebelum rakyat Indonesia
akan pergi ke tempat pemungutan suara.
Saya teringat bagaimana Prancis menghadapi Piala Dunia 1998. Saat itu, mereka
sedang menghadapi polarisasi yang tajam. Kampanye anti-imigran begitu sengit
dilancarkan Jean Marie Le Pen, pemimpin Partai Front Nasional yang berhaluan
ultra-nasionalis. Le-Pen memanfaatkan situasi di mana timnas Prancis didominasi
orang-orang keturunan imigran (dari Zidane sampai Thuram) sebagai momen
melancarkan kampanye anti-imigran.
Prancis saat itu seperti terbelah ke dalam dua kubu yang saling berseberangan,
antara yang pro-keragaman rasial melawan kubu anti-imigran. Di level politik
praktis, itu berarti Le Pen vs Jacques Chirac.
Keberhasilan Prancis menjuarai Piala Dunia 1998, terutama sosok Zidane yang
merupakan keturunan imigran dari Aljazair, dengan cepat membungkam mulut
Le-Pen. Gagasan multi-etnik dan multi-rasial seperti memenangkan pertarungan
dengan telak.
Presiden Chirac saat itu memuji timnas Prancis asuhan Aime Jacquet dengan madah
yang merdu dalam kalimat “sebuah Prancis yang paling tiga-warna dan
multi-warna”. Seorang ahli demografi dengan spesialisasi kajian imigran,
Michele Tribalat, juga melemparkan pujian kepada Zidane, dkk., yang baginya
“lebih berhasil menyatukan daripada yang bisa dilakukan gerakan politik
selama bertahun-tahun lamanya”.
Tapi Indonesia hari ini bukanlah Prancis pada 1998. Polarisasi yang terjadi di
Prancis saat itu jauh lebih mendasar karena mempersoalkan sekaligus menguji
prinsip-prinsip kebangsaan Prancis yang kadung masyhur dalam sejarah dunia
dengan menjunjung liberte, egalite, fraternite, (kebebasan,
persamaan, persaudaraan).
Hanya saja, paralelisme antara sejarah politik Indonesia dengan Piala Dunia ini
memang menyodorkan berbagai rangsangan pikiran yang menarik. Setelah Piala
Dunia 1998 dan gerakan reformasi 1998, baru kali ini Piala Dunia kembali hadir
bersamaan dengan momen politik yang penting.
Dunia 2014, sekali lagi, hadir saat Indonesia sedang menghadapi salah satu fase
krusial dalam sejarah Indonesia pasca reformasi. Inilah Pemilu Presiden ketiga
dalam sejarah Indonesia yang dijalankan secara langsung. Dan harus diakui, inilah
Pilpres yang paling tajam menghadirkan polarisasi politik.
Pada Pilpres 2004 ada lima pasangan capres-cawapres yang maju yaitu
Wiranto-Sholahuddin Wahid, Megawati-Hasyim Muzadi, Amien Rais-Siswono, SBY-JK
dan Hamzah Haz-Agum Gumelar. Pada Pilpres 2009 ada tiga pasangan
capres-cawapres yang bertarung: Megawati-Prabowo, SBY-Boediono dan JK-Wiranto.
Pada Pilpres 2014 ini, sejak awal hanya ada dua pasangan yang bertarung:
Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta.
Situasi inilah yang membuat Pilpres 2014 ini sejak awal menghadirkan atmosfir
yang begitu hitam-putih dan polarisasi politik yang demikian tajam. Parpol
terbelah ke dalam dua kubu, begitu juga sipil dan (pensiunan) militer. Sejak
era reformasi yang berhasil mencabut dwi-fungsi ABRI, baru kali ini pertarungan
pensiunan jenderal-jenderal tampil secara eksesif, massif dan begitu terbuka
serta terus terang. Baru sekarang pensiunan jenderal menyerang tim lawan secara
terbuka bahkan tak sungkan melakukannya di depan kamera televisi dalam tayangan
langsung.
Jika Piala Dunia 1998 berhasil mengalihkan sejenak persoalan ekonomi-politik
yang pelik (dan kita tahu, mengalihkan persoalan tidak pernah bisa
menyelesaikan perkara), Piala Dunia 2014 setidaknya bisa menjanjikan oase yang
agak menyejukkan di tengah ketegangan dan polarisasi politik karena kampanye
Pilpres. Suasana politik yang panas dan sumpek, di level akar rumput, bisa
sedikit ditawarkan oleh jeda-demi-jeda yang disodorkan oleh 90 menit
pertandingan-demi-pertandingan setiap malam.
Dan sepakbola bisa saja memberi ilham yang mencerahkan di tengah kampanye
pilpres yang hitam-putih ini. Kita bisa menoleh pada Jean-Paul Sartre, seorang
filsuf Prancis, untuk menemukan ilham itu. Suatu saat, Sartre pernah berkata:
“Di dalam sepakbola, segalanya menjadi lebih rumit dengan hadirnya
kesebelasan lawan.”
Sartre menggunakan istilah “kesebelasan lawan” (opposite team), bukan “kesebelasan musuh” (the enemy team). Memang ada yang berbeda
antara “musuh” dan “lawan”. Kita lazim mendengar
“Kesebelasan A melawan Kesebelasan B”, bukan
“Kesebelasan X musuhKesebelasan Y”.
Sebagaimana politik di sistem demokrasi, sepakbola meniscayakan adanya
kompetisi. Sepakbola hanya bisa dimainkan jika ada dua kesebelasan yang
bertanding. Lawan adalah prasyarat mutlak untuk memainkan sepakbola. Tanpa
lawan, tak ada pertandingan. Lawan, dengan demikian, adalah syarat eksistensi
sebuah pertandingan. Jika syarat itu dimusnahkan, maka tak akan pernah ada
pertandingan sepakbola.
Begitu juga yang terjadi dalam kompetisi di alam demokrasi. Lawan bukanlah
musuh yang mesti dimusnahkan. Lawan adalah syarat mutlak kehidupan demokrasi.
Jika lawan politik dimusnahkan, maka demokrasi pun lenyap. Hanya sistem
totalitarian yang menginginkan sekaligus mensyaratkan kemusnahan lawan politik.
Hanya musuh yang layak dimusnahkan. Lawan bukan untuk dimusnahkan, lawan justru
dibutuhkan.
Melalui penerimaan terhadap eksistensi lawan itulah, politik tak akan pernah
menjadi sehitam-putih aku vs engkau, kami vs kalian. Lawan adalah bagian
eksistensial yang tak bisa dan tak boleh dihapus. Bersama mereka, lawan-lawan
dalam politik itu, kita semua justru mengada. Sebab lawan adalah kita.
Selamat datang, Piala Dunia 2014!
*penulis adalah Chief Editor www.panditfootball.com. Tulisan ini bersumber dari detiksport
