PDIP: Pemerintahan Jokowi-JK Harus Rombak Total Politik Pangan
Pembukaan Rakernas IV PDIP. (dok tempo) SEMARANG, Teraslampung.com– Rapat kerja nasional (Rakernas) ke-IV PDI Perjuangan (PDIP) merekomendasikan Pemerintahan Jokowi-JK merombak total politik pangan dan energi negara yang dinilai telah...
| Pembukaan Rakernas IV PDIP. (dok tempo) |
SEMARANG, Teraslampung.com– Rapat kerja nasional (Rakernas) ke-IV PDI Perjuangan (PDIP) merekomendasikan Pemerintahan Jokowi-JK merombak total politik pangan dan energi negara yang dinilai telah melenceng dari nilai-nilai Trisakti yang bernapaskan kemandirian bangsa.
Saat membacakan naskah hasil Rakernas yang dibacakan Ketua Panitia Pelaksana Rakernas, Puan Maharani menyatakan, PDIP mengharapkan pemerintah secepatnya melakukan stabilisasi atas krisis pangan dan energi yang mengancam kedaulatan serta kemandirian bangsa.
“Hal itu ditandai dengan sikap konsumtif yang tinggi dalam pemakaian BBM dan gas, sehingga memicu kenaikan harga kebutuhan bahan pokok dan sektor lainnya.Maka diperlukan perombakan total terhadap politik pangan dan energi Pemerintah, dengan menata ulang politik pertanian dan energi yang selama ini lebih menguntungkan pihak lain,” kata Puan Maharani, di Semarang, Sabtu (20/9).
Menurut Puan, Pemerintah wajib mendorong peningkatan kemampuan produksi dalam negeri dengan penggunaan produk lokal, pemanfaatan penelitian yang dilakukan anak bangsa, dan konversi energi yang berbasis pada energi alternatif.
“Kita mesti mengubah pola pikir yang selalu memandang sumber daya alam sebagai warisan bagi anak cucu, kepada pola pikir yang memandang sumberdaya alam sebagai titipan dari mereka, yang harus dikelola secara bijaksana,” kata Puan.
Selain itu, Pemerintah juga diharap dapat membentuk sebuah badan yang dapat menjadi buffer stock pangan nasional.
Terkait ancaman krisis energi dan ekonomi sebagai akibat naiknya harga BBM dan gas, membengkaknya defisit transaksi berjalan, dan lain-lain, Rakernas IV PDI-P mendukung Pemerintah untuk mengatasinya. Caranya, dengan memperkuat tingkat kepercayaan publik, dan menghasilkan kebijakan konkrit, seperti perubahan APBN yang memberikan kepastian bergeraknya perekonomian rakyat dan usaha nasional.
Bambang Satriaji/Dewi Ria Angela







