Menko Perekonomian: Paket Kebijakan II Lebih Tonjolkan Sektor

TERASLAMPUNG.COM–Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II yang akan diumumkan pemerintah dalam waktu dekat, akan lebih menonjolkan sektor atau subtansinya. Menurut Darmin, paket ini bukan pengulangan program sebelumnya, tetapi sebuah kelanjutan.

“Karena kita melihat memang belum dipahami dengan baik oleh dunia usaha, oleh masyarakat,” kata Darmin kepada wartawan di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9).

Darmin mengaku,  beberapa hari lalu setelah diumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I, yaitu 9 September 2015, dirinya didatangi perwakilan dari 4 (empat) bank terbesar di Indonesia.

“Mereka bilang ada peraturan yang dikeluarkan oleh menteri yang akan berlaku 1 Oktober, kalau itu berlaku kita akan susah bisnisnya,” ungkap Darmin mengenai persoalan yang disampaikan perwakilan keempat bank tersebut. (Baca: Paket Deregulasi Segera Diluncurkan)

“Namun setelah dicek, lanjut Darmin, Setelah ternyata sudah dicabut. Tapi mereka tidak tahu. Itu salah satu yang akan dijelaskan kembali dalam Paket II,” papar Darmin.

Menurut Darmin, pemerintah  juga akan menjelaskan persektor supaya bisa lebih rinci. “Kalau berapa puluh peraturan kurang rinci, jadi mungkin hanya 6-7 yang harus dijelaskan sehingga rinciannya menjadi bisa (dipahami),” pungkas Darmin.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, setelah meluncurkan Paket Kebijakan Tahap I September 2015 pada 9 September lalu, Pemerintah dalam waktu dekat kembali akan meluncurkan Paket Deregulasi untuk membuat Indonesia semakin kompetitif di dalam investasi global, dan membuka ruang agar lapangan kerja kita semakin kompetitif bagi dunia usaha.

“Bapak Presiden memberikan arahan kepada semua menteri yang hadir untuk mengurangi, memotong sekali lagi dan tentunya membuat efisien bagi siapapun yang ingin berinvestasi di Indonesia,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9) sore.

Seskab menjelaskan, Presiden Jokowi mengundang para menteri bidang ekonomi itu untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan dua hal, yaitu Pertama,  membuat Indonesia menjadi semakin kompetitif di dalam investasi global karena memang masih banyak peraturan perundang-undangan yang menjadi barier, menjadi  hambatan.

“Bapak Presiden memberikan arahan kepada semua menteri yang hadir untuk mengurangi, memotong sekali lagi dan tentunya membuat efisien bagi siapapun yang ingin berinvestasi di Indonesia,” jelas Pramono.