Kepemimpinan Holistik: Menyatukan Solusi Cepat dengan Perubahan Substantif

Oleh. Dr. Eng. Ir. IB Ilham Malik, ASEAN Eng.
Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Saya menulis ini sebagai bentuk refleksi atas fenomena pembangunan yang dihadapi oleh para pemimpin lembaga pada saat ini.

Setiap pemimpin memang punya tantangan dalam menjalankan amanat yang diberikan kepadanya. Ada beberapa hal yang cukup mengganggu pikirannya dalam memilah dan memilih mana yang menjadi prioritas untuk dilakukannya dan mana yang mungkin belum begitu prioritas. Jadi, konteksnya adalah: apakah dia menyelesaikan masalah faktual dan riil dan juga update di hadapannya, ataukah ia berkonsentrasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang lebih substantif dan memang menjadi akar permasalahan yang ada.

Tentu di dalam memilih dan memilah opsi itu tidaklah mudah bagi dirinya sebagai seorang pemimpin. Walaupun bagi sebagian orang yang pada saat hal itu terjadi bukan seorang pemimpin, bisa mengatakan bahwa memilih yang memang riil di hadapan untuk diselesaikan dengan baik adalah hal yang bijak. Tetapi sering kali opsi itu harus dipilih dengan cara yang agak sedikit complicated.

Kadang-kadang seorang pemimpin harus mampu untuk bisa menyelesaikan keduanya. Ia harus bisa menyelesaikan apa yang menjadi masalah faktual yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya, tapi secara bersamaan juga dia harus menyelesaikan rangkaian proses yang lebih substantif agar masalah yang muncul di hadapannya bisa benar-benar diselesaikan, karena akar permasalahannya yang ingin dan harus diselesaikannya. Jadi pemimpin harus menyelesaikan akar atau hulu permasalahan, bukan terjebak pada sesuatu yang berada di hilirnya.

Jadi dia harus bisa melakukan keduanya secara bersamaan. Nah, di antara itu ada sesuatu yang kita sebut dengan ekosistem manajemen. Di situlah seluruh proses untuk menyelesaikan hal yang faktual dan juga update serta menyelesaikan sesuatu hal yang sangat substantif, perlu dikerjakan dengan baik baiknya. Dan seorang pemimpin ternyata harus juga bisa berada di dalam ekosistem manajemen tersebut. Ia harus bisa menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya agar bisa menyelesaikan dua hal yang tadi kita diskusikan.

Sebagai contoh: ada suatu daerah yang harus berhadapan dengan kemacetan lalu lintas yang diakibatkan oleh adanya pelabuhan yang berada di dalam inti kotanya. Di satu sisi ia harus memastikan bahwa kelancaran lalu lintas harus terus terjadi dan dijamin dengan melakukan berbagai upaya mulai dari pelebaran jalan, pengalihan arus lalu lintas, atau pengaturan tertentu dengan rekayasa lalu lintas. Namun, di sisi lain dia harus juga memastikan bahwa pelabuhan yang berada di pusat kotanya dapat berpindah ke tempat yang lain. Di suatu tempat yang bisa dikembangkan sebagai kawasan pelabuhan baru, tetapi secara bersamaan juga bisa meningkatkan atau menumbuhkan kegiatan ekonomi baru.

Mungkin di sekitar pelabuhan baru tersebut akan muncul berbagai macam kegiatan lainnya, sesuai dengan apa yang direncanakan di dalam dokumen masterplan yang ia susun. Semua proses pembangunannya harus dapat berlangsung secara sistematis tetapi juga cukup cepat. Agar masalah yang ada di pusat kotanya bisa dikurangi atau bahkan mungkin dihilangkan. Dan ia juga harus bisa merencanakan kawasan pelabuhan lamanya menjadi sesuatu yang lebih baik, ditinjau dari sisi kegiatan sosial ekonomi dan politik dan juga dari sisi keruangan atau geografi.

Secara konseptual dia tahu bahwa pelabuhan lama dan kawasannya harus di jamin kondisi kelayakannya, tapi di sisi lain juga dia tau bahwa perlu ada pelabuhan baru yang dikembangkan dengan berbagai macam komplikasi yang muncul dari adanya rencana tersebut.

Nah, untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, ia harus bisa memastikan bahwa manajemen kebijakan dan pelaksanaan programnya itu bisa berjalan dengan baik. Artinya, dia harus bisa memastikan sumber daya yang dimilikinya memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan hal tersebut. Artinya ia juga harus berada di dalam ekosistem manajemen yang ia miliki. Itu artinya harus bisa memahami pola birokrasi yang ada di dalam tubuh pemerintah.

Ada banyak pemimpin yang terjebak pada ego dirinya sendiri dengan melaksanakan berbagai hal di dalam tubuh manajemen birokrasi dengan pendekatan eksternalitas. Di beberapa hal itu memang baik untuk percepatan pelaksanaan program. Tetapi di sisi lain ternyata hal itu tidak baik bagi ekosistem birokrasi yang ada di dalam tubuh pemerintahan. Artinya, seorang pemimpin tidak boleh terlalu berlebihan di dalam melaksanakan suatu hal, karena ia juga harus bisa memahami sistem birokrasi yang ada di dalam tubuh organisasinya. Walaupun secara bersamaan dia juga memiliki tanggung jawab untuk cepat menyelesaikan masalah faktual yang ada di hadapannya, dan secara bersamaan juga menyelesaikan akar permasalahan yang lebih substantif demi masa depan yang lebih baik.

Pemimpin yang saya maksud di dalam bahasan kita ini bukan hanya seorang presiden. Tetapi pemimpin secara keseluruhan. Kalau di pemerintahan ada presiden, ada walikota, ada bupati, tapi ada juga pemimpin yang kita kategorikan sebagai menteri atau pemimpin badan yang semuanya berhadapan dengan sistem birokratis yang sudah statis. Di beberapa hal mungkin dia dinamis, tetapi sistem yang ada saat ini boleh kita sebut sebagai sistem yang statis.

Para pemimpin tentu harus bisa memahami situasi tersebut dengan baik agar dia bisa menyelesaikan masalah yang ada di hadapannya, tetapi juga menyelesaikan masalah yang lebih substantif. Dengan demikian akhirnya posisinya nanti akan menjadi aman, karena tidak terjebak pada hal yang populis tetapi mengabaikan internalisasi. Tetapi juga tidak bisa dikatakan terlalu birokratis karena juga menyelesaikan suatu permasalahan dengan cepat.

Hal ini saya bahas sejalan dengan begitu banyaknya tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin di level nasional maupun di level daerah pada saat sekarang ini. Pada dasarnya semuanya berupaya untuk menyelesaikan masalah yang substantif, tetapi di sisi lain mereka juga berhadapan dengan sesuatu hal yang dituntut oleh masyarakat untuk bisa segera diselesaikan. Karena semuanya itu berada di depan atau di hadapan mereka bersama, sehingga membutuhkan langkah-langkah taktis dari pemerintah dan stakeholders lainnya.

Beberapa aksi demonstrasi yang muncul di beberapa daerah disebabkan oleh adanya kebijakan yang berupaya untuk menggabungkan dua hal, yaitu menyelesaikan hal yang substantif dan juga menyelesaikan hal yang faktual di hadapan pemerintah dan masyarakat di daerah. Tetapi karena skema dan manajemennya tidak dikelola dengan baik, akhirnya menimbulkan persoalan yang kompleks.

Setiap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah tentunya, haruslah direnungkan dengan baik dan juga dibuatkan telaah akademiknya, telaah teknis dan non-teknisnya, dan berbagai macam kajian lainnya, sebelum diambil sebagai sebuah kebijakan yang ditawarkan kepada masyarakat ataupun kepada berbagai pihak yang dianggap berkepentingan dengan hal tersebut atau terhubung dengan persoalan tersebut. Jadi jangan sampai, ada suatu langkah yang diambil oleh pemerintah daerah tanpa ada pendekatan yang holistik.

Kita banyak menemukan adanya kebijakan yang diambil di mana pun yang tidak didukung oleh tinjauan holistik terkait dengan objek tersebut atau program tersebut, dengan melihat berbagai macam dampak yang ditimbulkannya. Akhirnya, apa yang diharapkan yaitu berjalanannya program tersebut dengan baik, malah terjadi sebaliknya.

Rentetan peristiwa yang terjadi pada saat sekarang ini, di mana saya tidak perlu menyebutkannya apa saja itu, karena para pembaca tantu sudah mengikuti perkembangan yang ada di media, baik itu isu yang berada di daerah maupun isu di level nasional, adalah sesuatu yang terjadi karena memang ada langkah identifikasi dampak dan juga langkah penanganannya yang masih belum paripurna diidentifikasi dan disiapkan.

Meskipun begitu, pada saat sekarang ini sedang terjadi penyempurnaan atas segala sesuatunya, dan itu semua sebagai jawaban atas apa yang dikeluhkan oleh masyarakat dan berbagai pihak. Tentu juga bukan hanya keluhan, tetapi juga masukan dari berbagai pihak terkait, dengan berbagai macam kelemahan yang ada. Tentu saja pemerintah harus terbuka dengan masukan tersebut dan juga kritik tersebut, agar output yang dihasilkan ke depannya adalah kebermanfaatan dan kebaikan bersama.***