BEM Universitas Lampung Desak Jokowi-JK Mundur
Aksi BEM Seluruh Indonesia di Bogor, 27 Maret 2015 (ilustrasi/BEM Indonesia) BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — Mahasiswa Universitas Lampung menggelar aksi di pertigaan lampu merah Unila di Jalan Soemantri Brojonegoro, Sabt...
| Aksi BEM Seluruh Indonesia di Bogor, 27 Maret 2015 (ilustrasi/BEM Indonesia) |
BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — Mahasiswa Universitas Lampung menggelar aksi di pertigaan lampu merah Unila di Jalan Soemantri Brojonegoro, Sabtu sore (28/3). Selain menyampaikan tujuh tuntutan kepada Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, dalam aksi yang dikoordinatori Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan BEM-BEM fakultas di Unila itu juga terlontar tuntutan agar Presiden Jokowi-JK untuk turun dari jabatan kepresidenan.
Tuntutan ini dilakukan karena melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Jokowi-JK tidak pro terhadap rakyat dan bertentangan dengan janji-janji pada Nawa Cita.
“Jokowi memberikan jawaban atas rapor merahnya dengan kebijakan ngawur seperti menaikkan harga BBM. Kami mahasiswa nggak bisa diam saja melihat Indonesia seperti ini,” ungkap koordinator lapangan aksi Nurkholis Aji, Sabtu, 28 Maret 2015.
Menteri Aksi dan Propaganda BEM Unila itu mengatakan, aksi yang dilakukan BEM Unila kali ini merupakan aksi lanjutan rapor merah Jokowi. Sebelumnya, Jumat, 27 Maret 2015 mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia mengadakan aksi Rapor Merah Jokowi di Istana Bogor dan dalam aksi tersebut BEM Unila juga ikut serta mengepung istana.
“Belum genap sehari BEM SI memberikan rapor merah untuk Jokowi di Istana Bogor, pemerintah sudah aja menaikkan BBM,” seru Aji.
Meski hujan mengguyur lokasi aksi, para mahasiswa terus melanjutkan aksinya untuk menuntut Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla mundur dari jabatannya.
Dalam aksi itu, Wakil Presiden Mahasiswa BEM Unila, Joko Budianto, menyampaikan tujuh tuntutan BEM Unila. Tujuh tuntutan para mahasiswa itu adalah: pertama, cabut kebijakan BBM berdasarkan mekanisme pasar dan kembalikan subsidi BBM. Kedua, stabilisasi kondisi perekonomian nasional di Indonesia. Ketiga nasionalisasi aset sumber daya alam di Mahakam dan Freeport.
Keempat, selesaikan konflik antarlembaga penegak hokum. Kelima perketat pemberian remisi kepada kasus kejahatan luar biasa korupsi dan narkoba. Keenam, tuntaskan penyelidikan kasus korupsi BLBI dan Century. Ketujuh, keluarkan kebijakan konkrit dan nyata di bidang maritime yang pro kepada masyarakat terutama nelayan.
Joko Budianto mengatakan, aksi ini merupakan aksi kecil sebelum adanya aksi besar mahasiswa Indonesia untuk melengserkan Jokowi dari kursi presiden. Menurut Joko, pihaknya akan jika aksi masiswa terus tidak dipedulikan Presiden Joko Widodo para mahasiswa atas nama rakyat akan memperjuangkan hak-hak yang terenggut dari kebijakan ngawur Jokowi.







