Anggota Dewan PKS Diharuskan Optimalkan Komunikasi Lewat Media Sosial
Raker Fraksi PKS se-Lampnng, 11-12 Maret 2015. BANDARLAMPUNG, Teraslampung– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan anggota DPRD dari PKS seLampung wajib melakukan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara intensif antar pimpinan...
teras lampung
| Raker Fraksi PKS se-Lampnng, 11-12 Maret 2015. |
BANDARLAMPUNG, Teraslampung– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan anggota DPRD dari PKS seLampung wajib melakukan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara intensif antar pimpinan dan anggota, baik pada konteks internal maupun eksternal dalam bentuk rapat kerja fraksi serta harus mengoptimalkan penggunaan fasilitas komunikasi dunia maya dan media sosial.
“Setiap anggota dewan PKS harus memaksimalkan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan konstituen maupun publik,” ujar Sekretaris FPKS DPRD Lampung Akhmadi Sumaryanto yang saat itu memimpin perumusan rekomendasi hasil raker.
Optimalisasi media sosial menjadi salah satu poin rekomendasi internal Rapat Kerja (Raker) Fraksi PKS se-Lampung, yang digelar mulai dari hari Rabu (11/3) hingga Kamis (12/3) yang lalu.
Rekomendasi raker yang mengikat seluruh legislator PKS Lampung tingkat pusat hingga kabupaten/kota tersebut juga mengharuskan anggota dewan dari PKS seLampung, terutama yang membentuk fraksi mandiri, untuk memiliki target pencapaian kinerja yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian, setiap anggota dewan dari PKS wajib meningkatkan kapasitas diri dalam rangka menunjang optimalisasi tupoksi baik dalam konteks penguasaan peraturan perundang-undangan, networking juga komunikasi dengan kader dan konstituen.
Fraksi PKS juga wajib memastikan ketersediaan supporting system yang dapat menunjang optimalisasi kerja-kerja kedewanan. Terkait hal ini anggota FPKS DPRD Lampung yang sudah menjadi legislator selama 3 periode Hantoni Hasan menyatakan kebutuhan supporting system dewan dibutuhkan terutama dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasannya.
“Anggota dewan antara lain perlu back-up dari sisi administratif dan data, aturan perundang-undangan, publikasi dan media serta untuk DPRD Provinsi misalnya harus sesuai dengan kebutuhan di 5 komisi plus badan dan pansus tempat dia diamanahkan,” ujar Hantoni.
Sedangkan menurut Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Abdul Hakim yang juga wakil rakyat dari daerah pemilihan Lampung, Raker Fraksi PKS ini sejalan dengan arahan Presiden Partai. Presiden PKS Anis Matta, kutip Hakim, menyatakan bahwa partai harus menjadi industri pemikiran sebab politik sesungguhnya adalah produksi ide-ide dan gagasan.
“Presiden juga menyatakan bahwa partai melalui Fraksi PKS harus mendorong kebijakan-kebijakan yang mampu mengupayakan pengentasan kemiskinan, dan Ustadz Anis juga berharap fraksi dan anggota-anggota dewan PKS melakukan komunikasi secara intensif dengan masyarakat dan konstituen,” pungkas Hakim.
