Wagub Gagas Gerakan Serentak Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Mantri Jalan

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com–Pemerintah Provinsi Lampung menggagas gerakan serentak perbaikan infrastruktur jalan di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Upaya ini guna mewujudkan Lampung Mantap Infrastruktur 2019 . Terobosan ini dilontarkan Wakil Gubernur Bachtiar Basri dalam Ekspose Pembangunan Infrastruktur, Rabu  (12/8) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung.

Salah satu wujud gerakan serentak yaitu perbaikan jalan dilakukan secara terpadu dan bersinergi antara Pemerintah Provinsi,  Kabupaten dan Kota.  Pemerintah Kabupaten /Kota harus mengajukan program unggulan infrastruktur dan memprioritaskan jalan yang akan diperbaiki.  “Jadi anggaran yang diajukan pada 2016 nanti memang merupakan prioritas. Saat ini Pemprov telah menganggarkan Rp 1 Triliun  di 2015 untuk perbaikan infrastruktur.  Kalau idealnya  minimal  Rp 3 Triliun.  Jadi dengan anggaran ini harus dioptimalkan, ” ujar wagub.

Selain itu wagub juga mengusulkan ide guna menghidupkan kembali Mantri Jalan.  Dengan membentuk  6 (enam)  Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) diharapkan perbaikan dan pembangunan jalan tidak bergantung pada anggaran Proyek. Sehingga perbaikan dapat dilakukan terus menerus sepanjang Tahun.  ” Selain itu penanganan jalan Pusat,  Provinsi,  Kabupaten /Kota juga jelas.  Gagasan ini perlu dukungan Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam Kesepakatan, ” ungkap Wagub Bachtiar Basri  didampingi Karo Humas dan Protokol Sumarju Saeni.  Acara dihadiri pula Ketua DPRD Lampung,  Sekda Provinsi Lampung,  Bupati/ Walikota, Sekda Kabupaten/Kota, Kepala Bapeda dan Kadis Perhubungan Prov/Kab/Kota,  dan lainnya.

Kadis Binamarga Prov Lampung Budhi Darmawan menjelaskan,  bina marga menetapkan target kondisi jalan 85 persen mantap pada akhir 2019. Berdasarkan RPJM 2015-2019, target 2015 Kondisi mantap 66 persen (1.123,85 km), 2016 70 persen (1.191,97 km),  2017 75 persen (1.277,11 km),  2018 80 persen (1.362,25 km)  dan 2019 85 persen (1.447,39 km).

Berdasarkan SK Menteri PU-Pera No 248/KPTS/M/2015 ruas jalan yang menjadi kewenangan Pusat sepanjang 1.292,21 km.Selain itu terdapat 8 ruas jalan di Lampung yang kewenangannya diambil Pemerintah Pusat.  Yaitu Sp. Tanjung Karang – Kurung Nyawa,  Way Galih – Bergen,  Jl. Prof. Sutami,  Bergen – Pugung Raharjo,  Pugung Raharjo – Sribawono,  Sp.  Sribawono – Sribawono,  Sp. Penawar – Gedong Aji Baru dan  Gedong Aji Baru – Rawa Jitu.

Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri mengapresiasi anggaran Provinsi Lampung yang dikucurkan untuk Lambar tahun 2015. Kedepan diharapkan Provinsi  dapat membantu pembangunan jalan yang menghubungkan Lampung Barat dan Lampung tengah yaitu Desa Purna Jaya – Desa Taman Sari seluas 45 km,. Selain itu juga pembangunan jalan yang menghubungkan Sukabumi -Suoh  diharapkan terus berkelanjutan.

Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan menambahkan perbaikan kerusakan jalan Provinsi Lampung  tidak bisa ditunda.  Untuk itu sebelum terbentuknya UPTD,  Pemkab terus mendukung.  ” Kalau untuk peralatan cukup untuk pemeliharaan rutin.  Namun demikian harus dibahas lebih lanjut mengenai sharing dana antara provinsi dan kabupaten, ” ujarnya.

Hal senada disampaikan Walikota Metro Lukman Hakim.  Dikatakan,  kondisi jalan Pusat yaitu ruas  jalan Jend. Sudirman dan AH Nasution sepanjang 9,925 km dalam kondisi baik.  Namun sejak setahun terakhir rusaknya jalan di Lampung Tengah, kendaraan melintas dalam kota sehingga kondisinya rusak.  ” Untuk itu sejak beberapa Tahun lalu Metro mengajukan Ring Road (Jalan Lingkar).  Dalam waktu dekat DPR RI akan turun ke Metro untuk meninjau usulan tetsebut, ” jelasnya.

Sekda Provinsi Arinal Djunaidi mengatakan, pembangunan infrastruktur akan meningkatkan perekonomian daerah.  Untuk itu perlu sinergi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu,  pembangunan infrastruktur juga harus didukung oleh unsur Fokorpimda.  “Perlu MoU untuk melaksanakan gerakan serentak perbaikan infrastruktur ini.  Agar pelaksanaannya optimal,  “katanya. 

Mas Alina Arifin