Targetkan Pendapatan Rp 5.3 Triliun, Wagub Klaim Pemprov Terapkan Prinsip Kehati-hatian

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com—Dengan memasang target pendapatan Rp 5,3 triliun lebih pada 2016, Pemprov Lampung ingin semua dana APBD 2016 nantinya akan efektif membiaya pembangunan. Utamanya dana yang memang seharusnya dipakai untuk biaya pembangunan yang menjadi fokus Pemprov Lampung.

“Pemerintah Provinsi Lampung berupaya menyusun rencana Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2016 dengan prinsip kehati-hatian dalam mengefektifkan eksplorasi sumber-sumber penerimaan daerah. Selain itu,  diupayakan meningkatkan pendapatan dalam koridor peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak kontra produktif terhadap sektor riil di Provinsi Lampung,” kata Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda penyampaian Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (17/11).

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Prov. Lampung Dedi Afrizal tersebut, Wakil Gubernur menyampaikan RAPBD Tahun 2016. “Tema PembangunanProvinsi Lampung Tahun 2016 adalah “Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas.

Menurut Wagub Bachtiar Basri, Pemprov Lampung merencanakan target Pendapatan Daerah sebesar Rp 5 trilyun lebih atau meningkat 7,29 persen dibanding tahun lalu.

Proyeksi penerimaan pendapatan daerah itu, kata Wagub, bersumber dari PAD sebesar Rp 2 trilyun lebih (meningkat 3,28 persen), Dana Perimbangan Rp 1 trilyun lebih (meningkat 15,25 persen) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp1 trilyun lebih (meningkat 4,33 persen)dari APBD Tahun Anggaran 2015. (Baca: KUA-PPAS 2015, Pemprov Lampung Targetkan Pendapatan Sebesar Rp 5,3 Triliun pada 2016).

Pemprov Lampung mematok Belanja Daerah sebesar Rp 5 Trilyun lebih. Jumlah ini terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3 trilyun lebih dan Belanja Langsung sebesar Rp 2 trilyun lebih.  Potensi penerimaan pembiayaan daerah netto pada tahun 2016 diprediksi mencapai  Rp 8 milyar lebih.

Wagub menegaskan, APBD Lampung 2016 ini mungkin menampung seluruh aspirasi dan permasalahan masyarakat. Meski begitu, kata Wagub, pertimbangan terhadap kemampuan dan kapasitas fiskal daerah serta skala prioritas dan urgensi belanja, baik Belanja Langsung maupun Tidak Langsung menjadi perhatian dan standar utama dalam pengambilan keputusan dan pengalokasian anggaran.

Wagub berharap ada kesamaan pandangan dan pemahaman terhadap kebijakan penyusunan Rancangan APBD antara Pemprov Lampung dengan DPRD Lampung.

Menurut Wagub kesamaan pandangan itu sangat penting agar pengelolaan anggaran lebih optimal dan berdaya guna.