Pemda dan OJK Diharapkan Bekerja Sama Dorong Program Pembangunan

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — Staf Ahli Bidang Pemerintahan Pemprov Lampung, Rimir Mirhadi,  berharap Pemda  Otoritas Jasa Keungan (OJK), dan seluruh sektor jasa keuangan di Provinsi Lampung dapat menjalin kerjasama guna mendukung dan mendorong program-program pembangunan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Lampung.

“Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan delapan prioritas pembangunan Provinsi Lampung diantaranya kualitas infrastruktur, mendukung ketahanan pangan, memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, reformasi birokrasi, menciptakan iklim investasi yang kondusif, mengembangkan pariwisata dan UMKM, serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan,” kata Rimir,  dalam acara Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan Provinsi Lampung di Hotel The 7th, Kamis (11/02/2016).

Rimir berharap seluruh pelaku jasa keuangan di Provinsi Lampung juga turut berperan serta dalam pengembangan dan permodalan kepada pelaku UMKM, pemberian akses keuangan kepada para petani dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, serta pembiayaan terhadap pembangunan infrastruktur daerah.

“Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, terdapat 375.415 unit usaha UMKM yang terdaftar. Diharapkan dengan peningkatan dan penguatan sektor UMKM maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui Pendapatan Domestik Bruto, mengurangi pengangguran, dan membantu mengurangi kemiskinan”, ujarnya.

Kepala Kantor OJK Provinsi Lampung Untung Nugroho menjelaskan bahwa ditengah perlambatan ekonomi dan nasional pada Tahun 2015, Provinsi Lampung tercatat meraih posisi kedua dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera setelah Kepulauan Riau, yakni sebesar 51,8 % (yoy).

Selain itu Kepala Kantor OJK Provinsi Lampung juga menambahkan bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan penyaluran kredit UMKM, OJK akan mendirikan Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi (OJK Proksi) yang akan memfasilitasi kegiatan penelitian dan memberikan masukan bagi arah pengembangan UMKM yang lebih terstruktur baik di pusat maupun di daerah.

“Di Provinsi Lampung sendiri per November 2015 penyaluran kredit UMKM tercatat sebesar 29,77 % dari total penyaluran kredit sedangkan Kredit Usaha Rakyat tercatat sebesar 2,29% dari  total kredit perbankan”, jelasnya.

Untung berharap pada 2016 dukungan dan kerjasama dari semua pihak dapat mewujudkan pengembangan industri keuangan di Provinsi Lampung.

“Industri keuangan yang kuat, memberikan kontribusi serta inklusif, semoga dapat kita wujudkan bersama-sama,” katanya.