PAN Diminta Keluar dari Koalisi Pendukung Pemerintah
TERASLAMPUNG.COM — Sikap Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pengesahan RUU Penyelenggaraan Pemlu menuai kritik keras dari sesama partai pendukung pemerintah. Partai Nasional Demokrat (Nasdem), melalui anggota Dewan Pakar Nasdem Taufiqulhadi,mis...
teras lampung
TERASLAMPUNG.COM — Sikap Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pengesahan RUU Penyelenggaraan Pemlu menuai kritik keras dari sesama partai pendukung pemerintah. Partai Nasional Demokrat (Nasdem), melalui anggota Dewan Pakar Nasdem Taufiqulhadi,misalnya, meminta Partai Amanat Nasional keluar dari koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Taufiqulhadi menilau PAN sering tidak kompak pemerintah. Padahal, pascapilpres 2014 PAN bergabung dalam gerbong pemerintah dan mendapatkan jatah menteri di kabinet.
“Kami mendorong pengambilan sikap yang tegas terhadap PAN. Kami meminta PAN keluar atau dikeluarkan dalam koalisi,” kata mantan wartawan itu, Jumat (21/7/2017).
Dalam sidang paripurna pengesahan RUU Pemilu menjadi UU Pemilu pada Kamis tengah malam (20/7/2017), PAN satu gerbong dengan Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PKS menyatakan walkout dan tidak mau mengikuti proses voting atau pengambilan keputusan akhir.
Desakan agar PAN keluar dari koalisi pendukung pemerintah sudah terdengar sejak lama. Sikap PAN yang dinilai berseberangan dengan pemerintahan yang paling menonjol yaitu ketika menolak mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di pilkada Jakarta.
PAN juga tidak mendukung penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.
Sementara itu, di kabinet Joko Widodo, PAN mendapatkan jatah kursi Menteri PAN-RB dan diduduki oleh Asman Abnur.
PAN sendiri termasuk partai yang beruntung bisa memasukkan kadernya di Kabinet. Sebab, pada Pilpres 2017 partai pimpinan Zulkifli Hasan itu bukan termasuk pendukung Jokowi-JK. Saat itu PAN menjadi barisan terdepan pembela capres-cawapres Prabowo Subianto – Hatta Rajasa.
“Dengan demikian sekaligus menurut saya tidak perlu di dalam koalisi tersebut.Tdak ada lagi dalam kabinet. Kami melihat sebuah fakta politis bahwa PAN tidak sejalan dengan koalisi. Karena itulah kami meminta agar ada sikap yang tegas terhadap sikap PAN,” ujar Taufiqulhadi.
TL/Bambang Satriaji/suara.com
