Nelayan Labuhan Maringgai Keluhkan Akses Kapal dan Buruknya Penyimpanan Ikan
Dialog Komisi IV DPR RI dengan para nelayan Labuhan Maringgai, Rabu (8/7/2015). LABUHAN MARINGGAI, Teraslampung.com – Para nelayan Labuhan Maringgai Lampung Timur mengeluhkan akses jalan keluar- masuk kapal yang semakin dangkal dan burukn...
teras lampung
0
3.3k
| Dialog Komisi IV DPR RI dengan para nelayan Labuhan Maringgai, Rabu (8/7/2015). |
LABUHAN MARINGGAI,
Teraslampung.com – Para nelayan Labuhan Maringgai Lampung Timur mengeluhkan akses
jalan keluar- masuk kapal yang semakin dangkal dan buruknya tempat penyimpanan.
Hal itu diungkapkan para nelayan ketika bertemu dengan para anggota Komisi IV
DPR-RI melakukan kunjungan kerja di Labuhan Maringgai, Rabu (8/7/2015.
Teraslampung.com – Para nelayan Labuhan Maringgai Lampung Timur mengeluhkan akses
jalan keluar- masuk kapal yang semakin dangkal dan buruknya tempat penyimpanan.
Hal itu diungkapkan para nelayan ketika bertemu dengan para anggota Komisi IV
DPR-RI melakukan kunjungan kerja di Labuhan Maringgai, Rabu (8/7/2015.
Dalam pertemuan di Kantor Kecamatan Labuhan Maringgai itu, para nelayan berharap bisa dibuatkan sungai buatan agar memperlancar
proses nelayan dalam melaut. Nelayan
juga mengeluhkan akan implemtasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2
thn 2015 mengenai larangan alat tangkap nelayan serta sulitnya mendapatkan air
bersih sehingga para nelayan harus membeli air.
proses nelayan dalam melaut. Nelayan
juga mengeluhkan akan implemtasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2
thn 2015 mengenai larangan alat tangkap nelayan serta sulitnya mendapatkan air
bersih sehingga para nelayan harus membeli air.
Selain itu, nelayan juga
mengeluhkan jalanan yang rusak untuk menuju desa nelayan dan penyimpanan ikan yang
buruk sehingga ikan menjadi rusak.
mengeluhkan jalanan yang rusak untuk menuju desa nelayan dan penyimpanan ikan yang
buruk sehingga ikan menjadi rusak.
Ketua Tim Kunker Komisi IV
DPR RI, KRT Darori Wonodipura menjelaskan tentang Undang-Undang Perlindungan
Nelayan yang sedang di perjuangka. Darori meyakinkan para nelayan bahwa dalam
Undang-Undang tersebut semua permasalahan nelayan akan terjawab. Termasuk jalan
masuk keluar kapal yang di permudah, air bersih, dan kendala-kendala yang
menjadi persoalan mendasar lainnya.
DPR RI, KRT Darori Wonodipura menjelaskan tentang Undang-Undang Perlindungan
Nelayan yang sedang di perjuangka. Darori meyakinkan para nelayan bahwa dalam
Undang-Undang tersebut semua permasalahan nelayan akan terjawab. Termasuk jalan
masuk keluar kapal yang di permudah, air bersih, dan kendala-kendala yang
menjadi persoalan mendasar lainnya.
Mengenai alat tangkap, secara
tegas Ketua Tim Komisi IV Darori Wonodipuro mengatakan pukat tarik dan pukat
selam memang dilarang dipakai nelayan, karena ikan yang di dapat hanyalah
ikan-ikan kecil,.
tegas Ketua Tim Komisi IV Darori Wonodipuro mengatakan pukat tarik dan pukat
selam memang dilarang dipakai nelayan, karena ikan yang di dapat hanyalah
ikan-ikan kecil,.
“Jika di lanjutkan secara
terus menerus di khawatirkan akan mengganggu kelestarian ikan di Nusantara
untuk ke depan,” kata Darori.
terus menerus di khawatirkan akan mengganggu kelestarian ikan di Nusantara
untuk ke depan,” kata Darori.
Menurut Darori, pada 2016
nanti akan disediakan program alat tangkap yg ramah lingkungan sebanyak 5.600
unit.
nanti akan disediakan program alat tangkap yg ramah lingkungan sebanyak 5.600
unit.
Selain Ketua Tim KRT Darori
Wonodipuro dan para anggota Komisi IV DPR RI, hadir pula Dirjen Perikanan dan
Budidaya, Kementrian Kelautan dan Perikanan Slamet Subiakto.
Wonodipuro dan para anggota Komisi IV DPR RI, hadir pula Dirjen Perikanan dan
Budidaya, Kementrian Kelautan dan Perikanan Slamet Subiakto.
Turut dalam kunjungan kerja
tersebut, antara lain, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Arinal Djunaidi,
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Dessy Romas,
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Lana
Rekyanti, serta Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Lampung Setiarto.
tersebut, antara lain, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Arinal Djunaidi,
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Dessy Romas,
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Lana
Rekyanti, serta Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Lampung Setiarto.
