Konflik Lampung Utara, DPRD dan Bupati Diimbau tidak Egois

Fearby/Teraslampung.ccom

Kotabumi–Pengamat politik dari Universitas Lampung (Unila), Budi Harjo mengimbau kepada kalangan eksekutif maupun legislatif Lampung Utara (Lampura) untuk menghilangkan sifat egois masing – masing agar kisruh politik di Lampura dapat segera berakhir. Mereka tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat.

“‘Perang dingin’ yang terjadi antara kalangan eksekutif dan legislatif di Lampura akibat dari sifat egois dari kedua kubu yang selalu dikedepankan di atas kepentingan rakyat. Akibatnya, kepentingan rakyat yang notabene harus di atas segala – galanya menjadi korban konflik tersebut. Padahal, sebagai pejabat politik (Bupati dan anggota DPRD) tidak sepantasnya sifat egois itu ‘dipelihara’ atau dipertahankan,” kata Budi Harjo, Kamis (29/1).

Menurut Budi,kedua kubu  harus sadar kalau keberadaan mereka ini untuk mengurus kepentingan rakyat. Bukan untuk mengurusi  kepentingan politik atau kepentingan masing – masing.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unila ini mengatakan, seyogyanya kedua kubu yang selama ini ‘berseberangan’ menyadari bahwa kursi yang mereka duduki saat ini atas dukungan atau legitimasi rakyat. Dimana tugas utama mereka ialah untuk mengurusi dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan lainnya. 

“Mereka bisa hadir atau duduk di sana itu atas dukungan atau legitimasi rakyat dan harus mengurusi kepentingan rakyat,” tegasnya.

Menurut mantan anggota KPU Bandarlampung itu, kedua kubu harus berpatokan pada peraturan yang ada demi mengatasi konflik yang berkepanjangan ini. Berdasarkan Undang – Undang yang ada, kedua kubu merupakan bagian dari sebuah Pemerintah Daerah (Pemda). Artinya, baik Eksekutif (Bupati,red) maupun Legislatif harus saling mengisi dan tidak bisa berdiri sendiri. 

“Tidak boleh ada saling sandera,” katanya.

Budi Harjo juga menyesalkan adanya ‘perang opini’ yang terjadi antar kedua kubu sebagaimana yang ramai diberitakan oleh sejumlah media massa. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena sikap saling mendiskreditkan (menjelek – jelekan) itu bukan cerminan sikap dari pejabat politik yang notabene menjadi panutan rakyat. Terlebih, setiap agama pun melarang adanya sikap dimaksud. Karena belum tentu pihak yang ‘mendiskreditkan’ itu lebih baik dari pihak yang didiskreditkan. 

“Enggak bener itu kalau masing – masing (saling) mendiskreditkan karena mereka adalah pejabat publik. Ditinjau dari sisi agama juga enggak bagus,” katanya.

Di akhir pembicaraan, Budi Harjo kembali mengingatkan pentingnya kesadaran bahwa kepentingan rakyat harus di atas segala kepentingan yang lain. Filosofi ini, menurutnya, harus selalu diingat oleh kedua kubu agar konflik ini tidak semakin berlarut – larut. 

“Eksekutif dan Legislatif harus sadar dan dapat mewakili kepentingan rakyat. Jangan kepentingan kelompok atau individu. Filosofi ini yang mereka lupa,” tuturnya