Kepala BKD Lamteng: Pemerintah Jangan Asal Lakukan Moratorium Penerimaan CPNS

TERASLAMPUNG.COM — Kepala Badan Kepegawaian Lampung Tengah, Yunizar, mengatakan pemerintah  tidak asal dalam melakukan pemberhentian (moratorium) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebab, setiap daerah pasti masih banyak kekurangan PNS, terutama di wilayah kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten.

”Pemerintah perlu melakukan penataan dan kajian terhadap kebutuhan riil PNS secara merata. Tidak asal memberlakukan moratorium,” tegas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lampung Tengah, Yunizar, kepada Teras Lampung.com, Rabu (29/10), menanggapi rencana  Presiden Joko Widodo melakukan moratorium CPNS selam lima tahun ke depan.

Artinya, tandas Yunizar,  pemerintah boleh melakukan moratorium dengan catatan setelah melakukan pengkajian yang benar terhadap penerapan semua peraturan kepegawaian yang ada. Kemudian moratorium tentunya diberlakukan untuk kebutuhan pegawai tertentu, tidak bisa diterapkan terhadap semua kebutuhan PNS.

Seperti kebutuhan guru, ditingkat SMP, SMA/SMK Kabupaten Lampung Tengah masih membutuhkan banyak guru, khususnya guru bidang studi tertentu. Sekarang ini terjadi ketimpangan jumlah guru PNS. Disatu sisi kita masih kekurangan guru, disisi lain ada kelebihan guru. ”Untuk jumlah guru bidang studi yang dinilai lebih banyak tentunya dapat dilakukan moratorium,”katanya.

Dicontohkannya, pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Lampung Tengah saat ini masih kekurangan guru bidang studi kejuruan seperti guru otomitif, karena guru yang pengangkatan tahun 1971 sudah banyak yang pensiun, sementara pemerintah daerah belum mendapatkan pengganti yang baru.

”Kondisi seperti ini tentunya menjadi problem bagi kegiatan pembelajaran dan peningkatan kualitas siswa,”katanya.

Kemudian untuk kebutuhan guru SD yang sekarang menerapkan guru kelas, tentunya kebutuhan guru di hitung dari perbandingan antara jumlah ruang belajar dan kebutuhan guru. Pemerintah, juga harus lakukan prediksi jumlah PNS yang bakal pensiun dalam dua tahun kedepan. Mereka yang pensiun ini harus di ganti, apa lagi bila yang pensiun pangkat dan golongannya sudah tinggi tuntu penggantinya akan mengambil PNS dibawahnya, yang akhirnya tentu akan mengangkat CPNS yang baru.

”Kalau pemerintah akan melakukan moratorium penerimaan CPNS, harus ada kebijakan lain untuk mengatasi kekurangan PNS selama lima tahun kedepan agar pelayanan publik bisa maksimal,”katanya

Selain guru, kata Yunizar, yang juga harus diperhatikan tenaga kesehatan. Kebutuhan dokter maupun tenaga kesehatan lain, saat ini belum berbanding dengan jumlah penduduk. Bila sektor kesehatan juga dilakukan moratorium, maka perjalanan pembangunan sektor kesehatan akan tersendat.

”Kita ketahui saat ini dokter masih tidak sebanding dengan penduduk, mereka sebagian besar berada di perkotaan, masyarakat desa masih sangat sulit untuk mendapatkan pelayanan dokter. Tidak semua Puskesmas ada dokter,”katanya.

Terkonsentrasinya dokter di kota kabupaten, ini juga harus dilakukan pengkajian oleh pemerintah. Dokter lebih terkosentrasi di kota mereka enggan di daerah, karena mungkin fasilitas kesehatan yang dibutuhkan belum tersedia sesuai kebutuhan yang ideal.

”Moratorim CPNS bisa dilakukan setelah pemerintah benar-benar melakukan panataan PNS sesuai aturan yang ada, tidak langsung serta merta melakukan moratorium CPNS selama lima tahun kedepan. Sebaiknya moratorium dilakukan secara bertahap dan tidak ”gebyah uyah” saja,” katanya.

Sampai saat ini jumlah PNS di Lampung Tengah mencapai 13 ribu orang lebih, 8.000 orang lebih diantaranya adalah PNS guru. Tahun 2014 ini jumlah PNS yang pension sebanyak 345 orang terdiri dari pensiun karena sesuai usia sebanyak 295 orang, pensiun janda 44 orang dan pension dini sebanyak 6 orang. Sedangkan tahun 2013 lalu, jumlah PNS Lampung Tengah yang telah pension mencapai 250 orang, sementara itu tahun 2015 diprediksi PNS yang akan pensiun sebanyak 271 orang, ini belum termasuk pensiun janda dan pensiun dini.

”Mayoritas PNS yang pensiun adalah guru. Selama ini pengangkatan CPNS guru belum sesuai kebutuhan, bagaimana kita mau memajukan pendidikan warga negara, bila kebutuhan guru saja  tidak tersedia cukup,”katanya.