Jokowi: 16 Kursi untuk Profesional Parpol Bukan Transaksional

Bambang Satriaji/Teraslampung.com

JAKARTA—Presiden terpilh Jokowi Widodo (Jokowi) membantah, 16 kursi menteri dari 34 kursi kementerian Kabinet Jokowi-JK yang akan diisi  para profesional dari partai politik sebagai transaksi politik. Ia menepis anggapan sejumlah pihak yang menyoroti jatah 16 kursi menteri itu bertentangan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya bahwa koalisi parpol yang mendukungnya adalah koalisi tanpa syarat.

“Ini bukan praktik bagi-bagi kursi kekuasaan untuk partai politik pendukungnya atau sebagai bentuk kompromi. Transaksional dan bagi-bagi kursi menteri itu kalau dilakukan sebelum pemilihan presiden dimulai. Jatah 16 kursi Ini kan kami putuskan setelah menang pemilihan presiden. Tanpa adanya peran parpol, saya dan Pak JK tidak mungkin memenangi Pilpres,” kata Jokowi, Rabu (17/9).

Jokowi mengaku perlu mengakomodasi partai politik di parlemen terutama yang mendukungnya agar program-program prioritasnya dapat berjalan.

Pengamat Politik dari Center for Strategic of International Studies (CSIS), J. Kristiadi, mengingatkan Jokwi-JK agar selektif dalam memilih menteri di kabinetnya.

“Yang dipilih haruslah orang-orang yang bekerja tanpa pamrih. Yakni, orang yang tidak  pernah memikirkan kepentingan-kepentingan politik lain-lain sebagaimana orang partai yang hanya dicalonkan oleh partainya,” kata Kristiadi.

Sementara itu, Budiman Sujatmiko, anggota DPR RI dari PDIP, mengatakan masuknya orang parpol di kabinet merupakan sebuah kemestian yang sah. “Sangat tidak masuk akal kalau politik kemudian tidak mengakomodasi orang parpol di pemerintahan. Sebab, tujuan orang berpartai tidak lain adalah untuk mendapatkan kekuasaan,” kata mantan ketua  PRD dan aktivis 98 itu.