Gubernur : PNS Jangan Terpolitisasi Gejolak Politik

Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo dalam acara Diklatpim III BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com– Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo  mengajak kepada peserta Diklat untuk tidak terpolitisasi akan gejolak politik yang ada sehingga &nbsp...

Gubernur : PNS Jangan Terpolitisasi Gejolak Politik

Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo dalam acara Diklatpim III

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com– Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo  mengajak kepada peserta Diklat untuk tidak terpolitisasi akan gejolak politik yang ada sehingga  Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa independen dan tidak merusak suasana kerja dilingkup satuan kerja dimana PNS  berada. Harapan ini disampaikan gubernur saat  memberikan kuliah umum pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim  III) bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung di Bandiklatda  Lampung, Kamis (16/4).

Mengawali materi kuliahnya Gubernur Lampung  M. Ridho menyampaikan bahwa  pimpinan yangg sukses dan baik dapat dilihat dari indikator atas hasil kerja bawahan serta dapat mengerti, merangkul, mengayomi dan mengajak staf untuk dapat memahami kebijakan strategis daerah dimana tempat dimana mereka bekerja. Utamanya Indikator keberhasilan karena yang dipimpinannya/bawahan berhasil dalam menerima mandat melakukan pekerjaan yang diemban.

Menurut Gubernur;  Propinsi Lampung saat ini mempunyai potensi alam yang bagus dengan jumlah tenaga kerja yang cukup apabila pihak swasta yang akan berinvestasi. Namun hal ini juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih unggul dan memiliki daya saing. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas tersebut adalah dengan pendidikan dan latihan seperti yang saat ini sedang berlangsung.

Gubernur Lampung juga mengajak kepada peserta Diklat untuk tidak terpolitisasi akan gejolak politik yang ada, ini dikatakan oleh Gubernur Lampung agar Pegawai Negeri Sipil bisa independen dan tidak merusak suasana kerja dilingkup satuan kerja dimana Pegawai Negeri Sipil berada. “Hendaknya semua PNS tidak terpolitisasi gejolak politik yang ada agar PNS bisa independen,” katanya.

Dalam laporannya Kepala Bandiklatda Propinsi Lampung Adriyana Umar mengatakan Bandiklatda saat ini memiliki SDM sebanyak 117 orang, dengan Widyaiswara sebanyak 18 orang. Saat ini Bandiklatda Lampung merupakan Badan Diklat satu-satunya di Indonesia yang terakreditasi B oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia.
Dalam kegiatan Diklatpim III dibagi menjadi 2 angkatan sebanyak 80 orang. (Humas/Mas Alina)