Energi, Iklim, dan Pengembangan Angkutan Umum

Dr Eng IB Ilham Malik

Pengembangan angkutan umum sering dilihat sebagai bagian dari “perang” dengan penggunaan kendaraan pribadi. Karena itu pengembangan angkutan umum mengalami tantangan berat, terutama tantangan dalam persepsi pengambil kebijakan yang memiliki keyakinan bahwa angkutan umum tidak akan mungkin bisa menisbikan keberadaan dan penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat.

Ada isu lain yang seharusnya disampaikan kepada pengambil kebijakan bahwa ada isu lingkungan (suhu udara dan kualitas udara) serta isu ketersediaan dan harga energi fosil yang mahal yang akan membuat kemampuan masyarakat menurun karena biaya BBM yang melambung tinggi. Jika mobilitas masyarakat menjadi terganggu akibat masalah harga dan ketersediaan BBM, maka hal ini akan dapat menekan laju pertumbuhan ekonomi perkotaan. Maka, jika isu ini sampai di tahapan ini maka ia akan menjadi semakin kompleks.

Karena itu, banyak pihak yang mendorong pemerintah untuk menjawab tantangan itu melalui pengembangan angkutan umum agar suhu udara menurun, kualitas udara meningkat, dan biaya perjalanan per penumpang akan terkendali. Jika hal ini bisa berjalan dengan baik, maka kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi akan menjadi alternatif alat mobilitas. Hari ini, akibat angkutan umum di semua kota masuk katagori krisis angkutan umum, maka penggunaan mobil dan sepeda motor menjadi alat angkut utama mobilitas warga.

Harusnya kecenderungan penggunaan kendaraan pribadi ini menjadi keprihatinan pemerintah. Berbagai strategi harusnya dipikirkan dan diujicoba agar angkutan umum perkotaan menjadi alat transportasi dominan di setiap kota. Selama kota belum memiliki semua jenis angkutan umum maka itu berarti kota tersebut masih belum selesai bekerja untuk memudahkan mobilitas, meningkatkan kegiatan ekonomi (dengan menekan pemborosan di BBM), menurunkan suhu udara kota dan meningkatkan kualitas udara, sekaligus membantu masyarakat menyelesaikan masalah harga transportasi tinggi ketika menggunakan kendaraan pribadi.

Saya mendorong agar semua kota melakukan berbagai upaya untuk memiliki sistem angkutan umum perkotaan yang bagus. Setiap kota harus memiliki BRT, trem, monorel, subway, pedestrian, dan jalur sepeda, yang semuanya tersedia secara massal. Namun, bukan berarti bahwa ada pembatasan ini itu dalam kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi. Tetapi, respons kebijakan di bidang transportasi lebih diarahkan ke keberpihakan kepada penyediaan angkutan umum.

Contoh, suatu kota bisa mengucurkan dana hingga Rp 400 miliar untuk infrastruktur jalan yang akan digunakan oleh kendaraan pribadi. Kita bisa bayangkan jika hal itu dialokasikan untuk pengembangan angkutan umum dan non motorized transport, maka kota itu akan berubah total dari sisi sistem transportasinya.

Isu pengembangan sistem angkutan umum ini memang ada pada “keberpihakan politik kepala daerah”. Dan itu bergantung pada pengetahuan dan komitmen kepala daerahnya.

Dr. Eng. Ir. IB Ilham Malik, IPM, Dosen Prodi PWK Institut Teknologi Sumatera (Itera)