DPRD Lampung Gelar Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-52 Provinsi Lampung
BANDARLAMPUNG—DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Peringatan Ulang Tahun ke-52 Provinsi Lampung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Jumat (18/3). Dalam acara itu, baik Gubernur Lampung,para anggota Dewan,...
teras lampung
0
3.7k
BANDARLAMPUNG—DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Peringatan Ulang Tahun ke-52 Provinsi Lampung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Jumat (18/3). Dalam acara itu, baik Gubernur Lampung,para anggota Dewan, maupun para tamu undangan mengenakan pakaian adat Lampung.
Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal dalam sambutannya Dedi mengatakan Hari Jadi Provinsi Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 05 Tahun 2006 Bab III, Pasal 3 ayat (1) : Setiap Tanggal 18 Maret dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Lampung dengan memakai pakaian khas daerah.
Menurut Dedi, Provinsi Lampung awalnya dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1964, yang kemudian ditetapkan kembali dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
Sebelumnya Provinsi Lampung merupakan keresidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 18 Maret adalah hari penyerahan/pelepasan secara resmi keresidenan Lampung dari Provinsi Sumatera Selatan . Oleh karena itu sangat tepat jika setiap Tanggal 18 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi.
Pada awal berdirinya Provinsi Dati I Lampung secara
administratif hany terdiri dari tiga kabupaten dan satu Kotapraja yaitu Kabupaten Derah Tingkat II Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Lampung Utara dan Kotapraja Tanjungkarang—Telukbetung. Dan pada saat ini berkembang menjadi 15 kabupaten/kota.
administratif hany terdiri dari tiga kabupaten dan satu Kotapraja yaitu Kabupaten Derah Tingkat II Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Lampung Utara dan Kotapraja Tanjungkarang—Telukbetung. Dan pada saat ini berkembang menjadi 15 kabupaten/kota.
Menurut Dedi, rapat paripurna istimewa peringatan HUT Provinsi Lampung ke-52 merupakan milik seluruh masyarakat Lampung sebagai wujud kebersamaan, maka penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab bersama jajaran di tingkat Provinsi, kabupaten/kota.
“Kita bersama-sama menyadari tantangan yang akan dihadapi dan memiliki tugas lebih menggiatkan kembali pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu sangat penting meningkatkan solidaritas, harmonisasi, bahu membahu dan gotong royong dalam mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, kesehatan yang baik, pendidikan dan pembangunan infastruktur,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo memaparkan,
pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2015 cukup menggembirakan meskipun terjadi perlambatan ekonomi global dan nasional. Pada Tahun 2015, ekonomi Provinsi Lampung tumbuh 5,13 % (year on year) di atas angka pertumbuhan nasional 4,79 %.
pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2015 cukup menggembirakan meskipun terjadi perlambatan ekonomi global dan nasional. Pada Tahun 2015, ekonomi Provinsi Lampung tumbuh 5,13 % (year on year) di atas angka pertumbuhan nasional 4,79 %.
Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Lampung berada pada posisi keempat di Sumatera setelah Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Bengkulu. Demikian disampaikannya pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-52 Provinsi Lampung, Jumat (18/3) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung.
Lebih lanjut diuraikan Gubernur, perkembangan PDRB perkapita
Provinsi Lampung yang menggambarkan kesejahteraan penduduk, juga mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015, rasio antara PDRB perkapita Lampung dan PDB perkapita nasional adalah sebesar 68,88 %. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat Provinsi Lampung, terus mengalami peningkatan, pada Tahun 2014 sebesar 66,42.
Provinsi Lampung yang menggambarkan kesejahteraan penduduk, juga mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015, rasio antara PDRB perkapita Lampung dan PDB perkapita nasional adalah sebesar 68,88 %. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat Provinsi Lampung, terus mengalami peningkatan, pada Tahun 2014 sebesar 66,42.
“Ke depan, perlu komitmen bersama untuk lebih fokus dalam meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia guna mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya.
Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran di Provinsi Lampung cenderung menurun. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Lampung pada tahun 2015 adalah sebesar 5,14 dibawah Nasional yaitu sebesar 6,18. Dengan PDRB per kapita yang relatif rendah, kondisi ini menunjukkan rendah-nya produktivitas tenaga kerja dan terbatasnya nilai tambah yang diciptakan perekonomian daerah.
“Untuk itu kita harus terus mengupayakan peningkatan produktivitas sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi. Selain sektor pertanian juga pengembangan sektor jasa yang memiliki dampak pengganda yang lebih cepat perlu terus diupayakan. Seperti sektor pariwisata dengan potensi yang cukup besar,” kata Gubernur.
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran, tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung juga berhasil ditekan. Saat ini persentase penduduk miskin menurun dari 14,21 % menjadi 13,53 % (pada periode Sep-tember 2014 – September 2015), namun masih lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan Nasional yaitu sebesar 11,13 %. Tantangan yang harus dihadapi, adalah tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan dengan laju penurunan yang relatif lambat.
“Menghadapi hal tersebut, Provinsi Lampung Tahun 2015 telah
meluncurkan Program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) yang merupakan program pengentasan kemiskinan berbasis desa, yang ditetapkan kepada 100 desa di 13 kabupaten dengan alokasi masing-masing 300 juta rupiah. Diharapkan, program ini dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi,” tambahnya.
meluncurkan Program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) yang merupakan program pengentasan kemiskinan berbasis desa, yang ditetapkan kepada 100 desa di 13 kabupaten dengan alokasi masing-masing 300 juta rupiah. Diharapkan, program ini dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi,” tambahnya.
Selain capaian keberhasilan pada beberapa indikator, tantangan yang dihadapi adalah kesenjangan antar Kabupaten / Kota dalam pencapaian indikator ekonomi dan sosial tersebut diatas. Pemerintah Provinsi memahami keterbatasan-keterbatasan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten, termasuk di dalamnya keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
“Oleh karena itu, diperlukan sinergitas, dukungan serta kerja keras bersama dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan,” ujar Gubernur.
Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung yang dituangkan di dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019, yaitu Bidang Infrastruktur, Investasi, Reformasi Birokrasi, Pertanian, Industri, Pariwisata, Kesehatan, dan Pendidikan.
Rapat paripurna dihadiri oleh Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Forkopimda Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Arinal Djunaidi, Asisten Sekda Provinsi Lampung, Staf Ahli Gubernur Lampung, Bupati / Walikota se- Provinsi Lampung, Kapolda Lampung Brigjend Pol Ike Edwin, Kepala Kejati Lampung Suyadi, Danrem 043/Gatam Kol.Inf. Joko Putranto, Kepala BPK RI Perwakilan Lampung Sunarto. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Kepala Satker, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Aprilani Yustin Ficardo dan tamu undangan lainnya.
ADVETORIAL
