DPD RI Minta Pembebasan Lahan Proyek Jalan Trans Sumatera Diawasi

Teraslampung.com– Komite IV DPD RI meminta instansi terkait dalam mega proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni (Lampung Selatan)-Terbanggi Besar (Lampung Tengah) mengawasi pembebasan lahan warga, sehingga warga yang terkena dampak...

DPD RI Minta Pembebasan Lahan Proyek Jalan Trans Sumatera Diawasi
Para anggota Komite IV DPD RI meninjau proyek Jalan Tol Trans Sumatera di Sabah Balau, Lampung Selatan, Rabu (16/9).

Teraslampung.com– Komite IV DPD RI meminta instansi terkait dalam mega proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni (Lampung Selatan)-Terbanggi Besar (Lampung Tengah) mengawasi pembebasan lahan warga, sehingga warga yang terkena dampak pembangunan proyek JTTS khususnya di wilayah Bakauheni – Terbanggi Besar tidak  dirugikan .

“Ganti rugi jangan sampai merugikan warga,” kata legislator dari Lampung, Andi Surya, ketika meninjau pembangunan jalan tol di Desa Sabah Balau,Lampung Selatan, Rabu  (16/9).

Dalam kunjungan itu, rombongan DPD RI meninjau pembangunan sebagian jalan tol yang sudah diratakan dengan tanah sepanjang 1,2 km.  Mereka  juga melihat langsung ruas jalan tol sepanjang 300 meter yang telah dicor.

Selain mengunjungi proyek JTTS, Komite IV DPD RI juga Bandara Raden Intan II di Lampung Selatan.
Rencananya, besok para legislator DPD RI akan bertemu dengan jajaran pejabat Pemprov Lampung, DPRD Provinsi Lampung, Pemkot Bandar Lampung, dan beberapa SKPD di Lampung,

Kunker dilaksanakan guna menindaklanjuti Kegiatan Penyusunan Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2016.

Kunjungan yang berlangsung selama tiga hari ini memfokuskan pada pembahasan permasalahan pelaksanaan APBNP TA 2015 dan sosialisasi RUU APBN TA 2016, khususnya berkaitan dengan dana transfer daerah dan dana desa, maupun belanja infrastruktur pemerintah pusat.

Rombongan DPD RI terdiri dari Andi Surya,  Ajiep Padindang, Rugas Binti, Abdul Jabbar Toba, AA. NGR Oka Ratmadi, Haripinto Tanuwidjaja, Dedi Iskandar Batubara dan Andiara Aprilia Hikmat. Diharapkan kunjungan kerja ini dapat menjadi media informasi bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mengambil keputusan di bidang anggaran.

Dewira