Dewan Minta Pemkab Lampura Bina Pengelola Rumah Sakit yang Diskrinatif

Feaby/Teraslampung.com Juru bicara Fraksi Demokrat, Ria Kori, menyampaikan hasil pemandangan um‎um Fraksi Demokrat kepada Wakil Bupati Sri Widodo, pada Sidang Paripurna DPRD Lampung Utara, Kamis (23/4).  KOTABUMI—DPRD Lampung Utara...

Dewan Minta Pemkab Lampura Bina Pengelola Rumah Sakit yang Diskrinatif
Feaby/Teraslampung.com
Juru bicara Fraksi Demokrat, Ria Kori, menyampaikan hasil pemandangan um‎um Fraksi Demokrat kepada Wakil Bupati Sri Widodo, pada Sidang Paripurna DPRD Lampung Utara, Kamis (23/4). 
KOTABUMI—DPRD
Lampung Utara menggelar sidang paripurna  dengan agenda penyampaian pandangan fraksi tentang
lima Raperda, Kamis (23/4). ‎Dalam
sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD, M. Yusrizal tersebut,
juru bicara Fraksi PDI-P DPRD, Muhlizar menyoroti perlakuan diskriminatif yang
kerap dilakukan pihak manajemen Rumah Sakit Daerah maupun rumah sakit swasta kepada
pasiennya. 
“Kami minta Pemkab melakukan pembinaan terhadap RS daerah dan
swasta yang kerap melakukan diskriminatif pada pasien,” tegas dia.
Selain
menyoroti perlakuan diskriminatif pihak RS, Fraksi PDI-P juga meminta Pemkab
membuka lapangan kerja baru untuk menekan rasio pengangguran yang kian meningkat‎
di Lampura.
“Kami
minta Pemkab membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran
yang meningkat,” katanya.
‎Sementara
itu, dalam pemandangan umumnya, Fraksi Demokrat DPRD Lampura mengimbau
Pemkab melakukan aksi penertiban terhadap para preman yang kerap meresahkan
para pelaku pasar di wilayahnya. 
“Hal ini demi kenyamanan para pedagang
dan pembeli saat melakukan transaksi jual – beli di pasar. Harus
ada langkah tegas dari aparatur pemerintah untuk menertibkan keamanan pasar
karena maraknya aksi premanisme demi menjamin rasa nyaman para pelaku
ekonomi,” tegas juru bicara Fraksi Demokrat, Ria Kori.‎