TAPD Lampura Mangkir Rapat, Bupati Budi jadi Bulan – Bulanan Kritik Legislatif

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Akibat ulah bawahannya, Bupati Budi Utomo menjadi bulan – bulanan kritik dari sejumlah anggota DPRD Lampung Utara‎ dalam sidang paripurna legislatif, Jumat (22/4/2022). Alhasil, sidang paripurna terpaksa ditunda sementara waktu hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Penyebab ‘kemarahan’ wakil rakyat itu dipicu oleh mangkirnya petinggi – petinggi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dari rapat bersama Panitia Khusus tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2021 pada Kamis siang (‎22/4/2022). Parahnya lagi, sama sekali tak ada keterangan apapun yang disampaikan untuk menjelaskan ketidakhadiran mereka.

“Bukan kami yang salah. TAPD sendiri diundang tidak hadir kemarin. Jangan seolah – olah DPRD yang salah dalam persoalan ini,” tegas mantan Ketua DPRD Lampung Utara, Rahmat Hartono dalam sidang yang juga dihadiri oleh Bupati Budi Utomo.

Ketidakhadiran para petinggi TAPD itu dalam rapat membuat pembahasan LKPj tersendat. ‎Apapun alasannya, sidang paripurna dengan agenda laporan hasil pembahasan tingkat I oleh Pansus DPRD tak dapat dimulai. Sidang tersebut harus ditunda hingga pansus merampungkan pembahasan‎nya dengan TAPD.

“LKPj ini belum selesai karena anak buahnya pak bupati ‎itu tidak hadir kemarin,” kata dia.

Kritikan sama juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB, Tabrani Rajab. Menurutnya, sikap bawahan bupati itu menjadi isyarat nyata kalau mereka sangat tidak menghargai dan menghormati lembaga legislatif. Sikap itu jelas terlihat dari TAPD yang lebih suka sibuk mengurus pelantikan para pejabat ketimbang hadir dalam rapat.

“‎Lihat saja hari ini. Tidak ada yang nongol‎. ‎Ini sungguh luar biasa. Mereka hanya sibuk dengan pelantikan,” tegasnya.

Seolah tak ingin kalah dengan kedua koleganya,‎ anggota Fraksi Partai Nasdem, Neki Gunawan menyampaikan hal serupa. Bahkan, ia tak sungkan apa yang terjadi ini tak lepas dari peranan bupati. Buktinya, pihak eksekutif lebih mengutamakan pelantikan para pejabat daripada rapat bersama mereka.

“(Terkait persoalan ini) Saya tak hanya salahkan TAPD saja, tapi saya juga salahkan bupati,” papar dia.

TAPD suatu daerah biasanya dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi atau kabupaten/kota. Kepala Bappeda, BPKA merupakan pejabat – pejabat yang masuk dalam struktur TAPD.