Para Kontraktor Akhirnya Terima Solusi yang Ditawarkan Pemkab Lampung Utara

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Koalisi Kontraktor Lampung Utara Bersatu (K2LUB) akhirnya menerima solusi yang ditawarkan oleh Pemkab Lampung Utara terkait polemik berkepanjangan mengenai uang proyek pembangunan tahun 2017.

Kedua belah pihak yang bak air dan minyak sejak polemik uang proyek mencuat beberapa bulan terakhir ini sepakat bahwa pembayaran uang proyek tahun 2017 dilakukan pada awal bulan Desember mendatang.

‎”Hasil rapat antara pihak eksekutif dan perwakilan kontraktor menyepakati bahwa pelunasan uang proyek akan dilakukan pada bulan Desember nanti,” kata Sekretaris Kabupaten, Samsir usai rapat, Senin (20/11/2017).

Adanya titik temu terkait persoalan ini, menurut Samsir, ‎tak terlepas dari kebesaran hati para kontraktor melihat kondisi keuangan yang terjadi selama ini. Adapun alasan mengapa pembayaran baru dapat dilakukan pada bulan depan dikarenakan ada aliran dana sebesar Rp50 Miliar yang akan masuk ke kas daerah di bulan tersebut.

“Kontraktor termasuk mitra pemerintah sehingga mereka cukup paham dan mengerti kondisi saat ini,” jelasnya.

Samsir menuturkan, jika memang uang yang dialokasikan untuk pembayaran uang proyek tak mampu mencukupi seluruh pembayaran para kontraktor yang ada maka kekurangan pembayarannya akan dilakukan pada bulan Januari 2018 mendatang.

“Kekurangannya akan dibayarkan pada Januari 2018 mendatang,” kata dia.

Di tempat berbeda, Ketua K2LUB, Erfan Zen membenarkan bahwa pihaknya akhirnya menerima tawaran Pemkab yang akan membayarkan uang proyek pada awal bulan Desember mendatang. Proses pembayaran akan dimulai sejak tanggal 4 hingga 10 Desember 2017.

“K2LUB menyepakati dan menerima kenyataan bahwa Pemkab baru mampu membayarkan hak – hak kontraktor pada Desember mendatang,” terangnya.

Pemkab juga berjanji akan terus mengupayakan pelunasan uang proyek di tahun ini jika dana sebesar Rp50 Miliar yang disediakan tak mampu mencukupi. Andainya masih juga tak dapat dibayarkan pada tahun ini maka segala kekurangannya akan mereka bayarkan pada tahun depan.

“Jika masih ada hak rekan – rekan yang belum terbayar, Pemkab akan membayarkannya pada tahun depan,” kata dia.

Erfan meminta Pemkab memegang penuh kesepakatan yang telah dicapai ini supaya tak ada lagi aksi unjuk rasa dan penuntutan hak interpelasi yang telah diwacanakan oleh DPRD Lampura. Pihaknya menghormati kesepakatan yang telah tercapai sehingga ia memastikan tak akan ada lagi unjuk rasa jika Pemkab komitmen terhadap janji mereka.

“Tawaran ini (terpaksa) kami terima untuk menyelamatkan Lampung Utara. Jadi, jangan khianati kesepakatan ini kalau tidak kami akan kembali menggelar aksi,” tegasnya.