Tolak Roling Pejabat Lampura, Ratusan Orang Demo di Kantor Pemkab

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Pengawal Penegakan Supremasi Hukum (FMP2SH) Lampung Utara (Lampura) mendemo kantor Pemkab Lampura, Senin pagi (26/3/2018).

Mereka mengkritik kebijakan promosi/mutasi pejabat yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas Bupati, Sri Widodo‎ belum lama ini. Mereka berkeyakinan bahwa proses promosi/mutasi itu tidak sesuai dengan aturan yang ada.

“Promosi/mutasi para pejabat yang baru dilakukan ini sangat tidak sesuai dengan aturan. Kenapa?karena dilakukan tanpa ada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri,” tegas koordinator aksi, Imausyah.

Persetujuan dari Mendagri ini, menurutnya, jelas tertera dalam ‎Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 2018 Perubahan Atas Permendagri Nomor 74 tahun 2016 khususnya dalam pasal 9 poin E. Dalam pasal 9 itu ditegaskan bahwa seorang plt bupati baru dapat melakukan dan pergantian pejabat setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.

“Jika ini dibiarkan maka akan menjadi konflik berkepanjangan dan fitnah berjamaah,” paparnya.

Pihaknya meminta Pemkab Lampura membatalkan Surat Keputusan (SK) terkait oling jabatan dan menjaga kondusifitas suasana selama tahapan dan pelaksanaan kampanye serta menuntut plt bupati untuk netral. Jika permintaan mereka tak ditanggapi, mereka mengancam akan menemui Gubernur Lampung dan bahkan Kemendagri.

“Kebijakan yang diambil bisa menimbulkan konflik dan harus bisa diantisipasi supaya tidak menjadi masalah besar,” urai dia.

Sayangnya, meski nyaris sekitar satu jam lamanya berorasi, tak ada satu pun pejabat Pemkab Lampura yang mau menemui mereka. Alhasil, mereka akhirnya bergerak menuju gedung DPRD untuk menyampaikan hal yang sama.

Persoalan promosi atau mutasi pejabat ini sendiri belakangan ini terus menghangat. Adu pendapat pun di pelbagai media seputar sah/tidaknya rolling ini pun tak terelakan.