Tim Penilai WTN Ingatkan Pemda Lamsel Segera Benahi Kekurangan

Iwan J Sastra/Teraslampung.com Bupati Lampung Selatan H. Rycko Menoza. SZP, menerima laporan hasil catatan lapangan dari Ketua Tim Penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN) Kementerian Perhubungan RI Ir. Totok Nur Wicaksono, M.Sc, dalam rngka penilai...

Tim Penilai WTN Ingatkan Pemda Lamsel Segera Benahi Kekurangan

Iwan J Sastra/Teraslampung.com

Bupati Lampung Selatan H. Rycko Menoza. SZP, menerima laporan hasil catatan lapangan dari Ketua Tim Penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN) Kementerian Perhubungan RI Ir. Totok Nur Wicaksono, M.Sc, dalam rngka penilaian WTN tahun 2015, di Aula Krakatau Kantor Bupati Lamsel, Rabu (20/5).

KALIANDA – Tim penilai Wahana Tata Nugraha (WTN) tahun 2015 dari Kemeterian Perhubungan (Kemenhub) RI menyatakan, dari hasil penilaian yang dilakukan di Lampung Selatan, tim melihat masih terdapat kekurangan yang harus segera dibenahi oleh pemerintah daerah setempat, khususnya soal keberadaan sarana transportasi darat yakni angkutan kota dan pedesaan (Angkot-Angdes) yang masih belum memiliki stiker jurusan yang menempel dibagian depan kendaraan.

Selain itu juga, masih banyaknya pot-pot bunga dan pedagang kaki lima yang menghiasi jalur trotoar di sepanjang Jalan Protokol, Kota Kalianda, Lampung Selatan. 

“Kekurangan yang terdapat saat ini, tentunya masih bisa dibenahi oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Lamsel. Maka dari itu, kami dari tim penilai WTN 2015 akan meminta secar detail data-data yang dimiliki Lampung Selatan. Hal itu tujuannya tidak lain adalah, untuk mengusulkan Lampung Selatan layak memperoleh juara dalam penilaian lomba WTN ini,” ujar Ketua Tim Penilai WTN Kemenhub RI Ir. Totok Nur Wicaksono, M.Sc, saat memaparkan hasil penilaian, di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (20/5). 

Totok menjelaskan, tujuan dari penilaian lomba WTN ini adalah untuk merangsang semua pihak baik itu pemerintah daerah maupun masyarakat, dalam rangka meningkatan sistem transportasi di dearah perkotaan, khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. 

Menurut Totok, pemerintah daerah setempat semestinya tidak perlu lagi harus repot-repot dalam melakukan pemantauan. Sebab, saat ini peran media sudah turut membantu pemerintah dalam melakukan kontrol sosial, khususnya memantau program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah Lampung Selatan.

“Baik dan buruknya program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Lampung Selatan, itu tidak terlepas dari peran para media di daerah dalam memberikan informasi kepada publik. Untuk itu, sudah semestinya pemerintah daerah Lamsel harus mengedepankan ketransfaranan (terbuka, red),” ucapnya. 

Sementara itu, Kepala Dishub Lampung Selatan Syukur Kersana mengungkapkan, dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) personil Dishub Lamsel, pihaknya telah melakukan memorandum of undersanding (MoU) dengan pihak Sekolah Tinggi Tansportasi Darat (STTD).

“Yang jelas, untuk soal pelayanan dalam keselamatan transportasi, kami dari dinas yang menangani soal perhubungan di kabupaten ini (Lamsel, red), sudah mendapatkan berbagai dukungan baik itu moril dan juga pendanaan dari pemerintah daerah Lampung Selatan,” katanya.