Kherlani: Rakor DKP Harus Hasilkan Rumusan Konkret
Iwan J Sastra/Teraslampung.com Penjabat Bupati Lampung Selatan Kherlani dan Kepala BKP Lamsel Rini Ariasih, foto bersama para Komoditas Buah yang menerima Sertifikat Prima 3, usai acara Rapat Koordinasi Dewan Ketahan Pangan Kabupaten Lamp...
Iwan J Sastra/Teraslampung.com
LAMPUNG SELATAN – Penjabat (Pj) Bupati Lampung Selatan Kherlani mengingatkan seluruh anggota Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Lampung Selatan agar rapat koordinasi DKP yang digelar jangan hanya sebatas seremonial. Kherlani minta rakor DKP menghasilkan rumusan konkret yang bisa diterapkan di lapangan.
“Saya harapkan semua anggota DKP bisa memberikan pemikiran atau ide untuk menghasilkan program kegiatan, guna meningkatkan ketahanan pangan di kabupaten ini (Lamsel, red). Maka dari itu, dari hasil rapat ini saya berharap adanya rekomendasi yang kongkret yang nantinya dapat dilaksanakan,” ujar Kherlani, saat memimpin rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, di Aula Krakatau Kantor Bupati Lamsel, Senin (21/12).
Kherlani mengungkapkan, pemenuhan kebutuhan pangan mempunyai arti dan peran yag sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Menurutnya, sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan juga mengamanatkan bahwa pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia diselenggarakan berdasarkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan.
“Artinya, pemenuhan kebutuhan pangan diutamakan dari produksi dalam negeri. Selain itu juga adanya percepatan produksi pagan, khususnya padi, jagung dan kedelai yang saat ini kita laksanakan bersama secara serentak di seluruh Indonesia merupakan salah satu amanat UU No 18 tentang Pangan,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Kherlani pun sempat menyinggung tentang permasalahan irigasi pertanian yang terjadi di Lampung Selatan yang mengakibatkan kurangnya pasokan air irigasi khususnya saat musim kemarau. Dikatakannya, adanya ancaman kekeringan tersebut, tentunya dapat menurunkan produksi tanaman padi saat musim tanam kedua.
“Untuk mencapai tujuan dalam peningkatan produksi tanaman pangan, maka diperlukan adanya penanganan yang lebih serius terhadap masalah pengelolaan air. Oleh karena itu, sekali lagi saya menegaskan, dengan adanya forum rapat koordinasi ini diharapkan bisa menghasilkan rumusan terkait dengan langkah-langkah yang kongkret, terpadu dan terencana khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya air di Lampung Selatan,” harapnya.
“Sehingga hal tersebut dapat diimplementasikan untuk menjadi komitmen bersama sebagai bentuk keseriusan dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Selatan, ” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Lamsel Rini Ariasih selaku Sekretaris DKP Lampung Selatan mengatakan rakor DKP merupakan forum diskusi dalam mekanisme DKP untuk mengevaluasi, membahas permasalahan dan menetepkan langkah-langkah operasional bersama dalam rangka membangun ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Selatan.
“Rakor DKP bertujuan meningkatkann komitmen anggota DKP dalam rangka mendukung terwujudnya swasembada pangan, mengevaluasi serta merencanakan kebijakan dan program ketahanan pangan dan gizi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Lampung Selatan, serta menyediakan forum diskusi lintas sektoral dalam rangka mengatasi permasalahan sumber daya air yang diperlukan untuk mencapai swasembada pangan di Lampung Selatan,” pungkasnya.



