Kembalikan Daulat Rakyat ! * (4)
Oleh Happy Sulistyadi Fakta-fakta tersebut, secara konstitusional, tidak salah. Sebab, berdasarkan konstitusi (UUD 1945), memang seperti itulah cara memilih Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi, dari segi demokrasi, hal itu dianggap tidak t...
teras lampung
0
5.8k
Oleh Happy Sulistyadi
Fakta-fakta tersebut,
secara konstitusional, tidak salah. Sebab, berdasarkan konstitusi (UUD 1945),
memang seperti itulah cara memilih Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi,
dari segi demokrasi, hal itu dianggap tidak tepat. Sebab, seharusnya
perbandingan suara di tingkat rakyat bisa paralel denga perbandingan suara di
tingkat lembaga perwakilan, atau lembaga yang mewakili rakyat. Itu berarti,
kehendak rakyat terbanyak mestinya juga menjadi keputusan para wakil rakyat di
MPR.
secara konstitusional, tidak salah. Sebab, berdasarkan konstitusi (UUD 1945),
memang seperti itulah cara memilih Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi,
dari segi demokrasi, hal itu dianggap tidak tepat. Sebab, seharusnya
perbandingan suara di tingkat rakyat bisa paralel denga perbandingan suara di
tingkat lembaga perwakilan, atau lembaga yang mewakili rakyat. Itu berarti,
kehendak rakyat terbanyak mestinya juga menjadi keputusan para wakil rakyat di
MPR.
Alasan lain perlunya
pemilihan Presiden secara langsung, tentu saja untuk menjaga stabilitas
pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan oleh parlemen. Hal ini
sesuai dg prinsip yang berlaku pada sistem presidensial.
pemilihan Presiden secara langsung, tentu saja untuk menjaga stabilitas
pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan oleh parlemen. Hal ini
sesuai dg prinsip yang berlaku pada sistem presidensial.
6.b. Pernah pula muncul polemik apakah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
secara langsung bertentangan dengan sila keempat Pancasila, yang menentukan
“kerakyatan” dilakukan “dalam permusyawaratan/perwakilan”?
secara langsung bertentangan dengan sila keempat Pancasila, yang menentukan
“kerakyatan” dilakukan “dalam permusyawaratan/perwakilan”?
Tentu, tdk
bertentangan. Sebab, sila kempat Pancasila yang menyebut “permusyawaratan/
perwakilan” tidak bisa dikaitkan atau diartikan dengan MPR saja.
bertentangan. Sebab, sila kempat Pancasila yang menyebut “permusyawaratan/
perwakilan” tidak bisa dikaitkan atau diartikan dengan MPR saja.
Hal penting pada sila
keempat Pancasila adalah keputusan-keputusan negara harus dilakukan melalui
pembicaraan yang hikmat dan bijaksana di lembaga perwakilan yang harus
dibentuk. Jadi, lebih bersifat bagaimana cara mengambil keputusan negara.
keempat Pancasila adalah keputusan-keputusan negara harus dilakukan melalui
pembicaraan yang hikmat dan bijaksana di lembaga perwakilan yang harus
dibentuk. Jadi, lebih bersifat bagaimana cara mengambil keputusan negara.
Kecuali itu, sila
keempat Pancasila sesungguhnya berisi perintah agar dibentuk lembaga perwakilan
rakyat, seperti MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
keempat Pancasila sesungguhnya berisi perintah agar dibentuk lembaga perwakilan
rakyat, seperti MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Nah, setelah
kemerdekaan Republik Indonesia dan adanya UUD 1945, lantas dibentuklah lembaga
perwakilan, yakni MPR, DPR, serta DPRD. Bahkan, setelah reformasi tahun 1998,
amandemen UUD 1945 membentuk lembaga perwakilan rakyat yang baru, yaitu DPD.
kemerdekaan Republik Indonesia dan adanya UUD 1945, lantas dibentuklah lembaga
perwakilan, yakni MPR, DPR, serta DPRD. Bahkan, setelah reformasi tahun 1998,
amandemen UUD 1945 membentuk lembaga perwakilan rakyat yang baru, yaitu DPD.
Jadi, sila keempat
Pancasila tidak mengandung makna berisi perintah agar Presiden dipilih oleh
lembaga perwakilan.
Pancasila tidak mengandung makna berisi perintah agar Presiden dipilih oleh
lembaga perwakilan.
Pengertian ini bisa
pula diterapkan pada pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.
pula diterapkan pada pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.
7. Pada angka 5. diatas telah diuraikan, bagaimana Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 lama atau
sebelum diamandemen telah mereduksi kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan
lembaga negara, dalam hal ini MPR, bahkan menjadi lembaga negara suprematif dan
memiliki kewenangan tidak terbatas. Alhasil, kedaulatan rakyat yang diwujudkan
dalam demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi melalui pemilihan secara
langsung oleh rakyat direduksi pula menjadi demokrasi perwakilan atau demokrasi
tidak langsung melalui pemilihan secara tidak langsung ataupun pemilihan oleh
lembaga perwakilan rakyat.
sebelum diamandemen telah mereduksi kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan
lembaga negara, dalam hal ini MPR, bahkan menjadi lembaga negara suprematif dan
memiliki kewenangan tidak terbatas. Alhasil, kedaulatan rakyat yang diwujudkan
dalam demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi melalui pemilihan secara
langsung oleh rakyat direduksi pula menjadi demokrasi perwakilan atau demokrasi
tidak langsung melalui pemilihan secara tidak langsung ataupun pemilihan oleh
lembaga perwakilan rakyat.
Sudah begitu, pada angka 6. diatas diuraikan pula bagaimana konfigurasi dan keputusan
politik pada lembaga perwakilan rakyat terbukti sangat tidak selaras dengan
aspirasi ataupun kehendak rakyat.
politik pada lembaga perwakilan rakyat terbukti sangat tidak selaras dengan
aspirasi ataupun kehendak rakyat.
Disparitas atau
kesenjangan antara aspirasi rakyat dan konfigurasi plus keputusan politik di
lembaga perwakilan rakyat melalui demokrasi perwakilan bisa pula terjadi bila
“Pilkada dilakukan oleh atau melalui DPRD”.
kesenjangan antara aspirasi rakyat dan konfigurasi plus keputusan politik di
lembaga perwakilan rakyat melalui demokrasi perwakilan bisa pula terjadi bila
“Pilkada dilakukan oleh atau melalui DPRD”.
Bila itu terjadi, tak
mustahil orang-orang seperti Joko Widodo (yang menjadi Wali Kota Solo dan
kemudian menjadi Gubernur Jakarta, bahkan kini menjadi Presiden terpilih), Tri
Rismaharani (Wali Kota Surabaya), Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), Abdullah
Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), Tri Rismaharani (Walikota Surabaya), serta Ridwan
Kamil (Walikota Bandung) tak bakal terpilih sebagai kepala daerah, bila
pemilihan dilakukan secara tidak langsung atau dipilih oleh DPRD.
mustahil orang-orang seperti Joko Widodo (yang menjadi Wali Kota Solo dan
kemudian menjadi Gubernur Jakarta, bahkan kini menjadi Presiden terpilih), Tri
Rismaharani (Wali Kota Surabaya), Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), Abdullah
Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), Tri Rismaharani (Walikota Surabaya), serta Ridwan
Kamil (Walikota Bandung) tak bakal terpilih sebagai kepala daerah, bila
pemilihan dilakukan secara tidak langsung atau dipilih oleh DPRD.
Bahkan pada praktek
pemilihan pejabat negara selama ini di DPR pun acap kali bukan orang-orang
terbaik yang dipilih. Namun, orang-orang yang “terpilih” menurut transaksi
politik, ataupun konfigurasi politik, di DPR. Itu di DPR, lembaga perwakilan
rakyat di tingkat pusat. Apalagi bila di tingkat DPRD.
pemilihan pejabat negara selama ini di DPR pun acap kali bukan orang-orang
terbaik yang dipilih. Namun, orang-orang yang “terpilih” menurut transaksi
politik, ataupun konfigurasi politik, di DPR. Itu di DPR, lembaga perwakilan
rakyat di tingkat pusat. Apalagi bila di tingkat DPRD.
Mungkin, ada sanggahan
yang akan menyatakan bahwa pemilihan Presiden tidak bisa disandingankan dengan
pemilihan kepala daerah. Atau, kedudukan dan wewenang lembaga perwakilan rakyat
di pusat, dalam hal ini MPR dan DPR, tak dapat pula dibandingkan dengan
eksistensi DPRD.
yang akan menyatakan bahwa pemilihan Presiden tidak bisa disandingankan dengan
pemilihan kepala daerah. Atau, kedudukan dan wewenang lembaga perwakilan rakyat
di pusat, dalam hal ini MPR dan DPR, tak dapat pula dibandingkan dengan
eksistensi DPRD.
Akan tetapi,
masalahnya bukan sekadar itu. Masalahnya, menyangkut esensi utama dari
kedaulatan rakyat, yakni dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan sesuai
dengan kehendak rakyat. Selain itu, sebagaimana dijabarkan di atas, tentu saja
hal ini sebagai konsekwensi dari dipilihnya sistem presidensial untuk negara
kesatuan Republik Indonesia.
masalahnya bukan sekadar itu. Masalahnya, menyangkut esensi utama dari
kedaulatan rakyat, yakni dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan sesuai
dengan kehendak rakyat. Selain itu, sebagaimana dijabarkan di atas, tentu saja
hal ini sebagai konsekwensi dari dipilihnya sistem presidensial untuk negara
kesatuan Republik Indonesia.
8. Pada perkembangan berikutnya, sebagai kelanjutan dari semangat dan tuntutan
reformasi tahun 1998, maka paham “kedaulatan rakyat” dan prinsip demokrasi
langsung pada norma “presiden dipilih secara langsung oleh rakyat” akhirnya
diterapkan pula pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah dan wakil kepala daerah
dipilih melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat (pemilu). Kini, penerapan
demokrasi langsung pada pemilihan kepala daerah ini telah berlangsung hampir 10
tahun.
reformasi tahun 1998, maka paham “kedaulatan rakyat” dan prinsip demokrasi
langsung pada norma “presiden dipilih secara langsung oleh rakyat” akhirnya
diterapkan pula pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah dan wakil kepala daerah
dipilih melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat (pemilu). Kini, penerapan
demokrasi langsung pada pemilihan kepala daerah ini telah berlangsung hampir 10
tahun.
8.a. Bahkan bila UU Pilkada menetapkan “pemilihan kepala daerah
oleh DPRD”, maka disain sistem
pemerintahan daerah bisa menjadi kacau. Sebab, UU Pemerintah Daerah yang baru,
yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008, menentukan pemilihan secara langsung
oleh rakyat. Pada Penjelasan UU Pemerintah Daerah disebutkan karena DPRD tidak
memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, maka pemilihan secara demokratis dilakukan oleh rakyat secara
langsung.
oleh DPRD”, maka disain sistem
pemerintahan daerah bisa menjadi kacau. Sebab, UU Pemerintah Daerah yang baru,
yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008, menentukan pemilihan secara langsung
oleh rakyat. Pada Penjelasan UU Pemerintah Daerah disebutkan karena DPRD tidak
memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, maka pemilihan secara demokratis dilakukan oleh rakyat secara
langsung.
Pasal 65 ayat (1) UU
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) juga menyebutkan
“Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota
dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun
sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan
secara jujur dan adil.”
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) juga menyebutkan
“Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota
dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun
sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan
secara jujur dan adil.”
Untuk daerah Papua, UU
Nomor 35 tahun 2008 juga menyebutkan bahwa gubernur dipilih melalui pemilihan
langsung.
Nomor 35 tahun 2008 juga menyebutkan bahwa gubernur dipilih melalui pemilihan
langsung.
Sedangkan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012, ditetapkan bahwa posisi
Gubernur dijabat oleh Sultan Hamengku Buwono dan Wakil Gubernur dijabat oleh
Adipati Paku Alam.
Gubernur dijabat oleh Sultan Hamengku Buwono dan Wakil Gubernur dijabat oleh
Adipati Paku Alam.
Akan halnya Daerah Khusus Ibu (DKI) Kota Jakarta, menurut UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah
Khusus Jakarta, DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang gubernur dibantu oleh satu
orang wakil gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum kepala
daerah dan wakil kepala daerah.
Khusus Jakarta, DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang gubernur dibantu oleh satu
orang wakil gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum kepala
daerah dan wakil kepala daerah.
Dan, UU yang belum
lama ini lahir, yakni UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,
DPR, DPD, dan DPRD (MD3) juga tidak menyebutkan adanya wewenang DPRD provinsi
dan kabupaten/kota untuk memilih kepala dan wakil kepala daerah.
lama ini lahir, yakni UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,
DPR, DPD, dan DPRD (MD3) juga tidak menyebutkan adanya wewenang DPRD provinsi
dan kabupaten/kota untuk memilih kepala dan wakil kepala daerah.
9. Berdasarkan uraian di atas, maka paham “kedaulatan rakyat” dan prinsip
demokrasi yang tepat adalah dengan menerapkan pilkada secara langsung oleh
rakyat, bukan pilkada oleh atau melalui DPRD.
demokrasi yang tepat adalah dengan menerapkan pilkada secara langsung oleh
rakyat, bukan pilkada oleh atau melalui DPRD.
Dengan demikian,
ketentuan “pemilihan
kepala daerah oleh DPRD” pada UU Pilkada bertentangan dengan konstitusi (UUD
1945), khususnya terhadap ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Konsekwensinya,
ketentuan itu menjadi inkonstitusional, sehingga tidak mengikat secara hukum,
tidak berlaku, dan harus dibatalkan.***
ketentuan “pemilihan
kepala daerah oleh DPRD” pada UU Pilkada bertentangan dengan konstitusi (UUD
1945), khususnya terhadap ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Konsekwensinya,
ketentuan itu menjadi inkonstitusional, sehingga tidak mengikat secara hukum,
tidak berlaku, dan harus dibatalkan.***
* Kajian ini belum dilengkapi dengan uraian tentang aspek legal standing dan kerugian konstitusional pemohon judicial review
