Demo GRL: Rezim Neolib Jokowi-JK Berlindung di Balik Ilusi Populis
Unjuk rasa GRL di depan Kantor Pemprov Lampung, Rabu siang (28/1). BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — Momen 100 hari pemerintahan Jokowi-JK disambut para aktivis Gerakan Rakyat Lampung (GRL) dengan menggelar unjuk rasa di depan Kantor P...
teras lampung
| Unjuk rasa GRL di depan Kantor Pemprov Lampung, Rabu siang (28/1). |
BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — Momen 100 hari pemerintahan Jokowi-JK disambut para aktivis Gerakan Rakyat Lampung (GRL) dengan menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, di Jl, RW Monginsidi, Bandarlampung, Rabu siang (28/1).
GRL yang terdiri atas FSBKU-KSN,DPW, SPRI Lampung, EW- LMND Lampung itu megritik Jokowi-JK seagai “Rezim Neo Liberal” (Neolib) yang tampil di balik ilusi populis.
Reynaldo Sitanggang, koordinator lapangan aksi tersebut, mengatakan tanggal 28 Januari 2015 tepat dengan 100 hari kinerja presiden Republik Indonesia ( RI) Joko Widodo – Jusuf Kalla) menjalankan roda pemerintahan sejak dilantik pada Oktober 2014.berbagai ekspresi dan harapan dibangun oleh masyarakat melalui visi-misi dan program kerja Jokowi-JK selama lima tahun.
Sayangnya, kata Reynaldo, populisme dan kharisma Jokowi yang selama ini menjadi senjata untuk dapat menarik simpati rakyat agar dapat mempercayai pemerintahan Jokowi-JK ke depan, tidak selaras dengan harapan rakyat.
“Belakangan ini terkuak bahwa Jokowi – JK ternyata menjalankan kebijakan-kebijakan yang tidak prorakyat. Misalnya kebijakan untuk mencabut subsidi satu bulan setelah dilantik dan menaikan harga BBM merupakan pencabutan atas rakyat dalam menikmati sumber daya alam secara menyeluruh dan menjangkau semua khalayak. Dengan kebijakan pencabutan subsidi pemerintah sekarang hanya bergantung kepada pasar dan mengancam kestabilan harga kebutuhan pokok akibat fluktuasi pasar,”kata Reynaldo.
Selain itu, kata Reynaldo, Jokowi juga memberi sinyal membuka lebar-lebar keran bagi banyak investor asing masuk ke Indonesia. Hal itu dilakukan Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang APEC 2014 di China.
“Itu artinya, kekayaan sumber daya alam Indonesia akan terus dikuasai asing. Paling nyata adalah perpanjangan MoU dengan Freeport baru-baru ini. Ini menunjukan bahwa di balik topeng populisme pemerintahan Joko Widodo terdapat kebijakan liberalisme yang menguntungkan pihak insvestor asing dan tidak berpengaruh signifikan bagi kesejahterahan rakyat,” kata Reynaldo.
Ariftama
