Bupati Rycko Menoza: Kegiatan Sekretariat Korpri Belum Sesuai Tupoksi

Iwan J Sastra/Teraslampung.com

KALIANDA – Bupati Lampung Selatan H. Rycko Menoza SZP menilai kegiatan Sekretariat Korpri (Sekkop) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, belum berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada di tubuh  lembaga kepegawaian tersebut.

Menurut Bupati Rycko Menoza, sekretariat korpri Lampung Selatan sampai sejauh ini belum memiliki koperasi sebagai wadah penyediaan atribut kelengkapan pegawai negeri sipil (PNS).

“Buktinya sampai saat ini masih ada pegawai baik yang bertugas di lingkungan Pemkab, kecamatan hingga perdesaan yang belum menggunakan atribut kepegawainnya. Bahkan, masih terdapat pula pegawai yang belum menggunakan logo Kabupaten Lampung Selatan yang sudah ditetapkan oleh Pemkab Lampung Selatan,” ujar Rycko, saat membuka acara sosialisasi kelembagaan anggota Korpri, di Aula PKK, Kalianda, Lampung Selatan, Selasa (17/3).

Rycko meminta para  pegawai yang bertugas di Sekretariat Korpri Lampung Selatan, agar dapat segera membuka koperasi, agar para PNS tidak lagi kesulitan untuk mencari berbagai atribut dan kelengkapan kepegawaian yang dibutuhkan.

“Jangan sampai para PNS harus keluar kota hanya untuk mencari atribut kepegawaiannya. Jadi saya sekali lagi saya meminta agar Sekretariat Korpri membuka koperasi dan menyediakan  alat-alat kelengkapan PNS,” tegasnya.

Dia juga berpesan kepada suluruh jajaran Sekretariat Korpri Lampung Selatan, jangan menjadikan program kegiatan sekretariat hanya sebatas seremonial. Artinya, kegiatan yang diprogramkan harus memberikan dampak yang jelas dan terarah.

“Sebagai abdi negara semestinya bisa menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat. Tapi, kini masih ada PNS yang tidak seragam baik dalam berpakaian maupun pemakaian atribut. Oleh karena itu, saya minta jajaran Sekretariat Korpri dapat memenuhi kebutuhan PNS. Jadi, tolong aktifkan kembali koperasi korpri,” katanya.

Diungkapkannya, PNS di Lampung Selatan merupakan orang-orang yang beruntung. Karena, banyak orang yang ingin menjadi PNS, sementara untuk menjadi PNS saat ini sudah semakin sulit.

“Kalau ada PNS Lampung Selatan yang tidak mau taat terhadap aturan yang diterapkan, ya silahkan pindah dan berhenti. PNS juga tidak boleh berpolitik. Karena, aturanya sudah jelas kalau PNS ingin mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati silahkan mengajukan pengunduran diri dari PNS, jangan diam-diam atau sembunyi-sembunyi,” ungkapnya.

PNS Lampung Selatan, lanjut Rycko Menoza, diharapkan untuk tidak terkotak-kotak. Apalagi, disaat menjelang gelaran pemilukada. “Saya tidak ingin PNS di Lampung Selatan terbelah-belah. Justru, hendaknya PNS menciptakan suasana yang sejuk. Jangan sampai terjadi perbedaan pendapat antara pimpinan dan bawahan,” katanya.