BNN : Segera Rehabilitasi Jika Terbukti Ada Penyalahgunaan Narkoba di Pemprov

Kabid Pemberdayaan Masyarakat BNN Abadi Azra’i BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com—BNN menyarankan agar  proses rehabilitasi  segera dilakukan jika terbukti ada pegawai Satpol PP Provinsi Lampung yang positif menggunakan narkoba...

BNN : Segera Rehabilitasi Jika Terbukti Ada Penyalahgunaan Narkoba di Pemprov

Kabid Pemberdayaan Masyarakat BNN Abadi Azra’i

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com—BNN menyarankan agar  proses rehabilitasi  segera dilakukan jika terbukti ada pegawai Satpol PP Provinsi Lampung yang positif menggunakan narkoba.  Menyusul adanya pemeriksaan tes urine terhadap 585 pegawai Satpol PP maupun tenaga honorer Provinsi Lampung, Senin (9/2) di Balai Keratun.

Abadi  Azra’i , Kepala Bidang  Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Lampung mengatakan jika nanti hasil tes urine ditemukan  ada  yang  positif pengguna narkoba maka sebaiknya direhabilitasi  .  “Jika terbukti positif, maka kami  menyarankan  untuk  segera dilakukan rehabilitasi ke rumah sakit yang sudah ditetapkan pemerintah, seperti RSJ dan RS Bhayangkara,” jelasnya.

Tes urine ini, lanjut dia,  dilaksanakan  untuk menciptakan lingkungan pemprov agar bebas dari penyalahgunaan narkoba . Untuk tahun 2015 di lingkungan  Pemprov baru Sat.Pol PP  melakukan tes urine, mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi satker lain yang mengikuti tes urine ini.

Soal anggaran untuk tes urine  ,  lanjut  dia  berasal dari dana DIPA Pemrov Lampung. “ Anggaran untuk melakukan tes urine memang terbilang mahal, Biaya per 1 parameter Rp25.000  tetapi belum biaya yang lain-lain seperti botol, tes urine ini menggunakan 6 parameter , diantaranya : Avitamin, metamvitamin(sabu), ganja, kokain, morfin, benzo diazevin(obat penenang). Anggaran kali ini menggunakan dana DIPA,” jelasnya.

Sebelumnya, Sekretretaris Daerah Provinsi Lampung Arinal Djunaidi dalam rapat kedisiplinan PNS di Gedung Pusiban Pemprov Lampung, mengatakan tes urine ini dilakukan tergantung masing-masing  satker,

“Jika  dilakukan secara  serentak maka akan menunggu dana dari APBD dan mekanismenya  lama. Belum lagi  keterbatasan alat dan petugas. Mungkin satu  hari hanya bisa melayani 100-200 orang,” kata Arinal. (Ariftama)