Warga Lampung Harus Bersabar, Pemprov Sedang Matangkan Rencana Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
TERASLAMPUNG.COM — Setelah harapan bisa mendapatkan keringanan pembayaran pajak kendaraan lewat pemutihan pajak kendaraan bermotor buyar pada awal September 2017 lalu, kini Pemprov Lampung sedang mematangkan rencana agar pemutihan pajak kendar...
teras lampung
TERASLAMPUNG.COM — Setelah harapan bisa mendapatkan keringanan pembayaran pajak kendaraan lewat pemutihan pajak kendaraan bermotor buyar pada awal September 2017 lalu, kini Pemprov Lampung sedang mematangkan rencana agar pemutihan pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor benar-benar bisa dilaksanakan.
Upata tersebut salah satunya adalah dengan berkoordinasi dengan Polda Lampung dan PT Jasa Raharja Cabang Lampung.
“Dalam pelaksanaan pemutihan dibutuhkan kesiapan yang matang, baik dari pihak Badan Pendapatan Daerah, Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung dan PT Jasa Raharja. Jika memungkinkan dan semua stakeholder sudah siap, Insya Allah September ini dapat dilaksanakan,” kata Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri saat memimpin rapat koordinasi pembahasan keringanan pembayaran hutang PKB dan BBNKB di ruang rapat Wakil Gubernur, Rabu (20/9/2017).
Wagub Bachtiar mengatakan, dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pemutihan 2017, Samsat induk yang akan melakukan pelayanan, saat ini tengah mempersiapkan materi, kelengkapan, dan sumber daya manusia dari setiap stakeholder yang terlibat.
“Jika semua siap, pelaksanaan pemutihan akan diluncurkan oleh Gubernur Lampung bersama Kapolda dan PT Jasa Raharja,” kata Wagub Bachtiar Basri.
Bachtiar Basri berharap pelaksanaan pemutihan ini mampu berjalan dengan tertib serta tidak menjadi alasan dalam melegalkan kendaraan yang tidak legal.
“Pemutihan ini juga diharapkan menghindarkan motor yang tidak legal menjadi legal. Untuk itu, krisis center perlu dipersiapkan dengan matang,” kata Wagub.
Pada kesempatan itu, Asisten Ditlantas Polda Lampung Kompol, Leo Dedi, menyampaikan persiapan pemutihan juga terkait perbaikan sistem keamanan.
“Kita juga harus mempersiapkan langkah preventif untuk mencegah potensi kejahatan yang mungkin timbul saat pelaksaan pemutihan, atau kemungkinan kecurangan oleh oknum tertentu yang berpotensi merugikan negara maupun masyarakat. Selain itu, perlu juga mempersiapkan space untuk pemeriksaan,” kata Leo.
