Usulan Baju Seragam Guru Ditolak, Anggota PGHM Lamsel Kecewa

Iwan J Sastra/Teraslampung.com

KALIANDA – Usulan pengadaan seragam guru yang dicoret oleh Badan Anggaran (Banang) DPRD Lampung Selatan (Lamsel) dalam pembahasan di ruang Banang DPRD Lamsel beberapa waktu lalu, nampaknya menimbulkan kekecewaan para guru honor murni yang tergabung dalam organisasi Persatuan Guru Honor Murni (PGHM) Lampung Selatan.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Guru Honor Murni (DPD-PGHM) Lamsel Heru Cipto Nuroso mengatakan, para guru honorer merasa kecewa karena pengadaan seragam untuk para guru tersebut tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamsel.

“Tentunya kami kecewa, karena pengadaan seragam itu dicoret dari pengusulan anggaran di DPRD,” ujar Heru, kepada wartawan, Minggu (30/8).

Menurutnya, seragam tersebut merupakan bentuk perhatian sekaligus bantuan dari pemerintah daerah kepada seluruh guru honor, dan memang sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar (KBM).

Oleh karena itu, lanjutnya, ia bersama seluruh perwakilan Ketua DPC-PGHM se-Lampung Selatan, akan bersama-sama mendatangi gedung DPRD Lamsel untuk meminta klarifikasi kepada para anggota DPRD terkait alasan dicoretnya ususlan pengadaan baju seragam tersebut, pada Senin (31/8) besok.

Sementara itu Ketua DPC PGHM Kecamatan Sidomulyo Setiawan mengatakan hal yang sama, bahwa para guru honor sangat merasa kecewa dengan tidak disetujuinya kegiatan pengadaan bantuan seragam untuk guru yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Lampung Selatan.

Padahal menurutnya, nilai pengadaan baju seragam tersebut relatif kecil, tetapi mengapa tidak disetujui. Dengan adanya bantuan baju seragam tersebut, tentunya akan sangat membantu para guru honor yang hanya berpenghasilan rendah. “Kami betul-betul merasa kecewa dengan tidak disetujuinya usulan pengadaan baju seragam itu mas,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, pihaknya mengetahui, bahwa yang mencoret usulan baju seragam untuk para guru itu adalah anggota fraksi yang berasal dari partai koalisi yang mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Lamsel yang akan maju pada Pilkada Lamsel Tahun 2015.

“Semestinya kami sebagai tenaga pendidik ini jangan dijadikan korban politik dong. Tapi pikirkan bagaimana kami ini bisa terbantu, padahal kan tau berapa sih penghasilan guru honor, sangat kecil mas,” ungkapnya.

Kekecewaan tersebut, kata dia, mendasari  pihaknya tidak akan memilih calon kepala daerah yang tidak memikirkan nasib guru honor dan yang hanya mengumbar janji-janji palsu yang tidak realistis.

Sekedar diketahui, sejumlah fraksi di DPRD Lamsel menolak untuk membahas kegiatan pengadaan seragam Guru Honor, Ketua RT dan Kader Posyandu, pada saat pembahasan di ruang Badan Anggaran DPRD Lampung Selatan, beberapa waktu lalu.

Adapun yang menolak untuk pengadaan baju seragam itu adalah Komisi A dari Fraksi Partai PAN Bejo, Andi dari Fraksi Partai PKS dan Sunyata dari Fraksi Partai PDI-Perjuangan.