Tiga Masalah di KPU Bandarlampung yang Jadi Sorotan Publik
Fadilasari (kiri) memaparkan cara KPU Bandarlampung mengatasi persoalan terkait Pemilu,. BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — KPU Bandarlampung menyimpulkan sedikitnya ada tiga persoalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi sorotan...
| Fadilasari (kiri) memaparkan cara KPU Bandarlampung mengatasi persoalan terkait Pemilu,. |
BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — KPU Bandarlampung menyimpulkan sedikitnya ada tiga persoalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi sorotan publik terkait Pemilu (dan pilkada).
“Tiga persoalan itu adalah kurang transparan, pemutakhiran data yang belum akurat, dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat,” kata komisioner KPU Bandarlampung, Fadilasari, dalam Seminar Refleksi Pilkada di Era Reformasi yang dihelat di Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Selasa (5/1).
Di depan puluhan mahasiswa dan dosen yang hadir dalam seminar tersebut, Fadilasari mengungkapkan sejumlah langkah KPU Kota Bandar;ampung dalam mengatasi persoalan tersebut.
“Untuk masalah transparansi, sejak awal dilantik, program awal komisioner KPU periode 2014-2019 adalah membuat website www.kpu-bandarlampungkota.go.id sebagai upaya mengekspos seluruh kegiatan yang dilakukan KPU. Tujuannya, agar masyarakat bisa melihat lebih banyak semua kegiatan yang dilakukan KPU,” katanya.
Menyangkut pemutakhiran data, kata Fadilasarim langkah yang dilakukan KPU adalah menambah jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memiliki mata pilih 500 ke atas.
“Kami saat itu harus merevisi anggaran, agar petugas PPDP ini bisa bekerja efektif. Karena seorang PPDP pasti kesulitan mendata warga yang jumlahnya mencapai 700-an seorang diri di dalam satu TPS,” katanya.
Menurut Fadilasari, penambahan PPDP itu diharapkan agar petugas bisa melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dengan mendatangi warga langsung ke rumah-rumah untuk melakukan pendataan pemilih.
“Selama proses Coklit yang tiga kali melakukan supervisi dan monitoring mengecek langsung pendataan oleh PPDP, dan melihat bagaimana kerja penyelenggaran Pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan,” kata penulis buku Talangsari 1989: Kesaksian Pelanggaran HAM Peristiwa Lampung itu.
Menyangkut belum maksimalnya tingkat partisipasi pemilih, imbuh Ila, KPU sudah melakukan berbagai upaya dan kreasi untuk lebih menarik antusiasme masyarakat terlibat aktif dalam Pilkada. “Saat akan Pilkada, suasananya seperti lebaran. Di seluruh masjid dan mushola menyampaikan pengumuman dan ajakan kepada msyarakat untuk menggunakan hak pilihnya,” ujarnya.
Demikian pula sosialisasi keliling yang dilakukan Divisi Sosialisasi KPU Kota Bandar Lampung dengan berkeliling hingga ke pelosok-pelosok kelurahan, selama delapan hari jelang Pilwakot. Dan masih banyak kreasi lainnya, sehingga KPU RI dalam kunjungan ke KPU Bandar Lampung beberapa waktu lalu menyatakan akan menjadikan program-program dari KPU Bandar Lampung itu sebagai program nasional.
Wakil Dekan IAIN Raden Intan, Dr Hi. Khairuddin Tahmid MH, mengatakan, seminar ini diselenggarakan bukan semata untuk mengevaluasi kinerja KPU, namun lebih kepada upaya untuk membahas segala problematika Pilkada di seluruh Lampung.
Namun begitu, Khairuddin menilai penyelenggaraan Pilkada di Kota Bandar Lampung sudah cukup baik.
“Pencapaian partisipasi pemilih mencapai 66,62 persen itu sudah termasuk bagus untuk ukuran kota besar. Masih banyak daerah lain yang capaiannya lebih rendah,” kata pria yang karib disapa Pak Kyai ini.
sumber: http://kpu-bandarlampungkota.go.id/



