Mangkir, Pansus Lahan SGC DPRD Tulangbawang akan Panggil Ulang BPN

TERASLAMPUNG.COM — Panitia Khusus (Pansus) Sugar Group Companies (Pansus SGC) DPRD Kabupaten Tulangbawang akan memanggil ulang Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, menyusul mangkirnya wakil BPN dari panggilan Pansus SGC DPRD Tulangbawang,...

Mangkir, Pansus Lahan SGC DPRD Tulangbawang akan Panggil Ulang BPN
Kantor DPRD Kabupaten Tulangbawang (Ilustrsi/Ist)

TERASLAMPUNG.COM — Panitia Khusus (Pansus) Sugar Group Companies (Pansus SGC) DPRD Kabupaten Tulangbawang akan memanggil ulang Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, menyusul mangkirnya wakil BPN dari panggilan Pansus SGC DPRD Tulangbawang, Senin (7/8/2017).

Pansus DPRD Tulangbawnag memanggil BPN untuk mendapatkan klarifikasi terkait sengketa lahan antara PT SGC dengan warga yang mengaku sebagai pemiik lahan.

“Pansus SGC sepakat memanggil kembali BPN Tulangbawang untuk memeroleh data lahan pekan depan,” kata Ketua Pansus SGC,  Novi Marzani

Juru Bicara Pansus SGC, Fery Rudi Yasinora, mengatakan hal yang sama. “Surat panggilan sedang dipersiapkan,” kata Fery.

“BPN, juga tidak mengirimkan surat balasan sehingga, Pansus tidak mengetahui penyebab ketidakhadiran BPN. Tidak ada perwakilan, maupun surat balasan. Jelas kami kecewa, padahal BPN diharapkan menjadi kunci untuk mengurai persoalan HGU disini. Ke depan, kami berharap ada koordinasi yang lebih baik dari mereka,”katanya

Selain itu, Pansus SGC juga akan memanggil kembali para wakil masyarakat yang telah melaporkan lahannya telah diserobot SGC.

Pansus SGC yang dibentuk DPRD Kabupaten Tulangbawang, Senin (31/7/), sehubungan pengaduan warga yang lahannya diklaim milik perusahaan perkebunan gula terbesar se-Asia Tenggara tersebut.

BACA: Ketua DPRD Tulangbawang akan Usul Pembentukan Pansus Tanah SGC Dibatalkan

Awalnya hearing tersebut mengagendakan

membahas data kepemilikan lahan dan Hak Guna Usaha (HGU) di kecamatan Gedungmeneng dan Dante Teladas.

Sebelumnya, seratusan warga dan tokoh masyarakat Kecamatan Gedungmeneng dan Dente Teladas, mengadu ke DPRD Tulangbawang, Kamis (6/7/2017). Mereka tak bisa buat sertifikat prona dan ikut proyek cetak sawah karena lahannya masuk HGU SGC.

Menurut Ahmad Sukry Isak, salah satu tokoh yang jadi juru bicara warga, sejak tahun 1990, masyarakat kedua kampung resah terhadap penguasaan lahan ulayat mereka oleh SGC.

TL/HLS