Calon Bupati Lamsel Diminta tidak Jual “Jambu” Politik
Iwan J Sastra/Teraslampung.com Anggota DPRD Lamsel Firdaus (berkacamata), saat konfrensi pers dengan wartawan, terkait janji-janji politik para calon Bupati Lampung Selatan, di Rumah Makan Hj. Mahfud, di Jalan Lintas Sumatera Kalianda (Samping...
Iwan J Sastra/Teraslampung.com
KALIANDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan Firdaus, meminta kepada calon bupati (Cabup) Lampung Selatan untuk tidak menjual janji busuk (Jambu) politik menjelang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Lampung Selatan yang akan berlangsung pada 9 Desember 2015.
“Saya berharap calon bupati (cabup) yang akan bertarung pada pemilihan kepala daerah di kabupaten ini (Lamsel, red) nanti, tidak menebar janji-janji politik semata atau omong doang alias omdo. Tetapi berikanlah janji yang realistis dan masuk akal,” ujar Firdaus kepada wartawan, saat menggelar jumpa pers di Rumah Makan Hj. Mahfud, di Jalan Lintas Sumatera Kalianda (Samping Kantor DPD II Partai Golkar) Lampung Selatan, Rabu (26/8) sore.
Menurut Anggota Badan Anggaran (Banang) DPRD Lamsel dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) ini, jika calon bupati ingin menjual janji kepada masyarakat jualah janji yang realistis. Jangan sampai janji-janji yang disampaikan malah akan menyengsarakan masyarakat nantinya.
“Ada salah satu calon bupati yang janjinya saya nilai itu janji bohong, yakni akan memberikan insentif Ketua RT sebesar Rp500 ribu per-bulan. Jika dikalkulasi, insentif untuk satu orang RT Rp500 ribu perbulan maka dalam satu tahun jumlahnya mencapai Rp6 juta. Dan kalau dikalikan 5.000 RT maka jumlahnya mencapai Rp30 miliar. Jumlah tersebut sudah pasti tidak realistis jika melihat postur anggaran yang dimiliki Kabupaten Lampung Selatan, lha wong saya ini anggota Badan Anggaran lho, makanya saya tahu berapa postur anggaran yang dimiliki Lampung Selatan,” terangnya.
Dia menambahkan, janji politik yang pernah disampaikan oleh salah satu calon bupati itu sudah jelas hanya omong doang. “Bagaimana bisa memberikan insentif Ketua RT sampai Rp30 milyar, untuk yang sekarang ini saja usulan pengadaan seragam RT yang nilainya hanya sebesar Rp600-700 juta masih dipending, apalagi yang jumlahnya mencapai 30 milyar, ini tidak masuk akal,” ucapnya.
Dituturkannya, kalau memang calon tersebut memberikan janji seperti itu, sudah jelas itu janji bohong. Kalau sudah berbohong, lanjutnya, maka masyarakat jangan memilih calon tersebut, sebab bakal menyengsarakan rakyat nantinya.
“Para calon bupati boleh-boleh saja memberikan janji politiknya, tetapi harus realistis dong. Kalau kita lihat indikasinya seperti itu (memberikan janji bohong, red) untuk apa dipilih. Bagaimana mau memimpin Lampung Selatan kedepan, sekarang saja sudah membohongi rakyat. Jika ingin menjadi pemimpin, tentunya harus mengerti dan memahami postur anggaran, kalau tidak mengerti buat apa memimpin Lampung Selatan,” tuturnya.
Dikatakannya, Lampung Selatan memang butuh perubahan, tetapi perubahan ke arah yang lebih baik, bukan kearah yang tidak baik. “Kalau berubahnya bakal ke arah yang tidak baik, ya lebih baik dilanjutkan saja program-program yang sudah berjalan seperti sekarang ini, sudah jelas dan terlihat nyata,” katanya.
Firdaus menegaskan bahwa komentarnya ini, tidak ada maksud untuk melakukan lobi-lobi politik, tetapi dirinya melihat keadaan Lampung Selatan yang memang membutuhkan pemimpin yang harus mengerti dengan keadaan kabupaten serambi pulau sumatera ini.
“Saya bicara seperti ini untuk semua calon pemimpin Lampung Selatan, tanpa memperhatikan kelompok mana mereka berasal. Pastinya tidak ada rakyat yang akan menyukai calon pemimpin yang berbohong dan suka berjanji palsu. Rakyat akan lebih suka melihat yang nyata-nyata telah dikerjakan oleh calon pemimpinnya, apa yang bisa dijadikan bukti, dan memang benar-benar orang yang layak dan tepat untuk dipilih menjadi pemimpin,” pungkasnya.



