Pemerintah Jangan Abaikan Masalah Kependudukan

Supriyanto/Teraslampung.com Ilustrasi ledakan penduduk.(Ist) GUNUNGSUGIH–Ledakan penduduk pertumbuhannya akan lebih besar terjadi di kalangan masyarakat yang ekonominya menengah kebawah. Memperbaiki tingkat kesejahteraan penduduk h...

Pemerintah Jangan Abaikan Masalah Kependudukan
Supriyanto/Teraslampung.com
Ilustrasi ledakan penduduk.(Ist)
GUNUNGSUGIH–Ledakan penduduk
pertumbuhannya akan lebih besar terjadi di kalangan masyarakat yang ekonominya
menengah kebawah. Memperbaiki tingkat kesejahteraan penduduk harus dimulai dengan
menekan pertumbuhan penduduk sebagai masalah kependudukan.  
Menurut Kepala Dinas 
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP) Lampung Tengah, Mardiana, untuk menekan terjadinya ledakan demografi, pemerintah tidak hanya
fokus pada pembangunan infrstruktur, seperti jalan dan pendidikan dengan
mengabaikan penanganan masalah kependudukan. 
Pertumbuhan yang tidak
terkendali akan menjadi masalah besar bagi pembangunan. Biasanya, kata Mardiana, petumbuhan
penduduk yang tidak terkendali juga akan diringin dengan tingkat pertumbuhan
kemiskinan.
”Bila hal ini terjadi maka pembangunan sektor pendidikan
maupun sektor lain tidak akan pernah menyelesaikan masalah kesejahteraan
masyarakat. Biasanya akibat angka kemiskinan yang tinggi juga berdampak kepada
tingginya jumlah penduduk yang putus sekolah,”kata Mardiana, Kamis (18/9). 
Untuk itu, kata dia, pihaknya fokus pada program dan kegiatan
pembangunan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Program tersebut
diarahkan pada peningkatan kualitas
keluarga yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah peserta Keluarga
Berencana (KB), terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.
Saat ini ungkap Mardiana, di Lampung Tengah jumlah penduduk usia muda
(7-21 tahun) mencapai 32.89 % dari jumlah penduduk, sedang  jumlah wanita usia
subur (WUS) sebesar 57,11 % dari jumlah perempuan berpotensi munculnya kondisi
Baby-Boom (peledakan kelahiran bayi) pada tahun-tahun mendatang.
Masih tingginya pertumbuhan pasangan usia subur (PUS) yang mencapai
rata-rata 2.40 % per tahun, kata dia, cukup
menjadi masalah dalam kependudukan di daerahnya. Karena pasangan usia subur yang istrinya
berusia kurang dari 20 tahun tumbuh rata-rata sebesar 11.733 pasangan dengan
kecenderungan naik sebesar 4,58 % per tahun. ”Ini tentunya akan berpotensi meningkatnya kelahiran dari pasangan-pasangan
yang masih muda ini,”katanya.
Lampung Tengah juga dihadapkan kepada masalah masih tingginya kesertaan
KB dari pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi hormonal yaitu
80,48 yang naik dari tahun sebelumnya sebesar 80,14 % dari peserta KB aktif.
Secara alami jumlah peserta KB yang drop-out (tidak menggunakan alat
kontrasepsi lagi) hampir 26,92 yang naik dari tahun lalu yang kondisinya
sebesar 31.54 %, kontribusi terbesar adalah peserta KB yang menggunakan alat
kontrasepsi hormonal dan ini memicu terjadinya kehamilan baik yang direncanakan
maupun tidak direncanakan.
”Masalah lain adalah masih belum optimalnya akses baik sarana maupun
prasarana terhadap bina-bina keluarga dalam memberikan edukasi dan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kepada masayarkat,”katanya.
Untuk memperceat
peningkatan akseptor, kata Mardiana, tahun 2011 lalu Pemkab Lampung Tengah menggelar
pelayanan KB gratis yakni pemasangan kontrasepsi implan. Dalam sehari, kata
dia, mampu memasang implan gratis kepada 8009 akseptor, dengan melibatkan 400
bidan dan 20 dokter. ”Dari keberhasilan itu Lamteng mendapatkan penghargaan
dari Musium record Indonesia (MURI) atas pencapaian pemasangan implan terbanyak
di Indonesia dalam sehari,”katanya.
Tahun ini, tegasnya,
implan yang telah terpasang tersebut sudah mulai dilakukan pelepasan. Hal ini
untuk menghindari dampak negatif dari implan yang telah terpasang selama tiga
tahun, juga dilakukan pemasangan alat kontrasepsi yang baru. Namun kontrasepsi
yang baru bukan lagi jenis implan tetapi bisa saja berupa IUD. Alat kontrasepsi
IUD ini bisa mencegah kehamilan hingga 10 tahun.
”Tidak lagi  menggunakan kontrasepsi implan karena harga
alat implan bisa mencapai Rp275 ribu, harga yang cukup mahal,”katanya.
Tahun lalu, kata dia, Pemkab
Lampung Tengah telah memberikan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, berupa
penyedian alat KB dan pelayanan KB kepada sebanyak 2700 orang PUS.
Dari kegiatan itu, tahun jumlah pasangan usia subur
yang menjadi peserta KB aktif (akseptor) mencapai  200.663 pasangan usia subur.
Pencapaian peserta KB aktif tersebut,
lanjutnya, mengalami peningkatan
yaitu  sebanyak 4700 pasangan usia subur jika
dibanding dengan capaian tahun 2012 hanya 195.955 pasangan usia subur.
Selain secara intensif melakukan pembinaan dalam
pelayanan KB, pihaknya juga melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap kesehatan
reproduksi (KR) mandiri yang melibatkan mitra strategis. Juga dilakukan
penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat.

 ”Kami melakukan sosialisasi dan pelayanan papsmeir kapada sebanyak 848
orang, sebagai upaya   pencegahan kangker
serviks,”tegas Mardiana.