Kotabumi–Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara membantah, adanya persekongkolan di balik penetapan persyaratan mengenai AMP (Asphalt Mixing Plant/pabrik pencampur aspal) dalam lelang proyek hasil ngutan dari PT SMI. Kebijakan ini terpaksa ditempuh supaya proyek yang dihasilkan semakin berkualitas.

Belum lama ini, Dinas PUPR Lampung Utara melalui Pejabat Pembuat Komitmen dana Pemulihan Ekonomi Nasional / PEN (mengeluarkan justifikasi teknis dukungan alat. Dalam justifikasi itu disebutkan persyaratan dukungan alat. Salah satu dukungan alat itu adalah jarak AMP ke lokasi pekerjaan dengan toleransi jarak 5 KM sehingga jarak maksimal AMP ke lokasi pekerjaan 75 KM + 5 KM = 80 KM.

“Enggak ada isu – isu itu. Kalau dia teknis, alasannya pun harus teknis. Itu aja,” tegas Kepala Dinas PUPR Lampung Utara, Syahrizal Adhar saat ditemui di gedung legislatif, Kamis (18/11/2021).

Syahrizal berdalih bahwa persyaratan seputar AMP merupakan persyaratan teknis yang berasal dari kepala bidang dan PPK proyek tersebut. Kebijakan ini diambil semata – mata agar kualitas pekerjaan yang dihasilkan kian baik.

“Kita mau hasilnya menjadi lebih baik. Hasil dari pekerjaan lebih baik. Katakanlah (aspal) Hotmix itu sampai ke tujuan. Benar – benar masih layak. Kondisi suhunya masih mencukupi,” kelitnya.

Menariknya saat ditanya apakah kebijakan yang dibuat itu memang memiliki landasan hukum yang jelas atau tidak, Syahrizal terlihat tak mau menjawab pertanyaan tersebut. Ia hanya menyebutkan jika kebijakan itu sifatnya bukanlah sebuah keharusan.

“Itu (sifatnya) bisa diberikan manakala kesanggupan dari pihak kontraktor yang ditunjuk sebagai pemenang bersedia. Suhu aspalnya itu sampai tujuan masih tetap pada suhu ambang normalnya,” terang dia.

Kendati demikian, tak menutup kemungkinan jika kebijakan seputar AMP itu akan mereka tinjau ulang. Akan ada pembahasan seputar hal itu untuk memastikan apakah persyaratan AMP itu memberatkan kontraktor atau tidak.

“Akan ditinjau ulang. Sama – sama kita membicarakannya. Mana yang memberatkannya karena kami mengharapkan agar paket proyek PEN ini dapat terlaksana dengan baik. Hanya itu saja,” katanya.

Sebelumnya, 48 paket proyek dari DPUPR telah mulai dilelang sejak tanggal 12 November lalu. Jenis pekerjaan proyek itu terdiri dari jalan dan jembatan. Proyek – proyek ini sumber dananya dari hasil ngutang dengan PT Sarana Multi Infrastruktur.

Total utang daerah yang didapat dari PT SMI mencapai Rp122 miliar. Utang daerah tu bukanlah pinjaman tanpa bunga. Besaran bunga pinjaman yang harus dibayar oleh Pemkab Lampung Utara selama lima tahun ke depan mencapai sekitar Rp22 miliar.

LAMPUNG SELATAN–Upaya Pemerintah kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan untuk mengentaskan kemiskinan nampaknya belum cukup merata dirasakan masyarakat. Buktinya, masih ada warga miskin yang sehari-hari hidup miskin, tetapi sama sekali tidak tersentuh bantuan pemerintah.

Cita-cita pemerintah pusat untuk mensejahterakan rakyat miskin, masih jauh dari harapan karena kurang tepatnya penerima bantuan sehingga bantuan yang dikuncurkan justru tidak menyentuh rakyat miskin.

Salah satu warga miskin di Lampung Selatan tersebut bernama Sukarta alias Karta (53), warga Dusun Bunut Utara RT 04 RW 02 Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi.

Banyak program untuk kelurga miskin dengan kucuran uang yang tidak sedikit dikampanyekan pemerintah. Dari pusat hingga daerah, para pejabat berkampanye bahwa mereke serius menangangi kemiskinan. Sayangnya, Sukarta tidak masuk dalam daftar orang miskin yang layak dibantu.

Alhasil, Sukarta pun sama sekali tidak pernah tersentuh bantuan pemerintah penerima manfaat Program Keluarga harapan (PKH), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan langsung atau bantuan nontunai, maupun bantuan lainnya.

Meskipun program pemerintah yang mengatasnamakan kemiskinan sering digembar-gemborkan, namun keberadaan Sukarta dan ibunya seolah-olah tidak diakui oleh pemerintah.

Nama Sukarta dan ibunya  tidak pernah masuk dalam daftar warga yang mendapat bantuan apa pun. Nama mereka tidak pernah masuk Program Keluarga Harapan (PKH). Apalagi, program bedah rumah yang sudah bertahun-tahun dilakukan pemerintah. Padahal, secara fisik rumah Sukarta sangat tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal.

Ironisnya, warga di sekitar lingkungan tempat tinggalnya yang ekonominya lebih mapan justru malah mendapat bantuan dari pemerintah. Kehidupan mereka jauh lebih baik dibanding Sukarta, tetapi mereka yang justru mendapatkan bantuan lewat PKH.

Karena hidup di bawah garis kemiskinan dan “melata sendiri” –tanpa bantuan pemerinth — hampir setiap hari Sukarta dan ibunya hanya bisa makan nasi dan tempe orek saja. Makanan sehari-hari mereka sangat jauh dari standar gizi.

Saat teraslampung.com berkunjung ke rumahnya, Sukarta yang usianya juga sudah senja hanya tinggal bersama ibunya bernama Saodah yang berusia 107 tahun. Bahkan ibunya, sudah tidak bisa melihat lagi akibat penyakit katarak yang diderita sejak 15 tahun lalu.

Sukarta dan ibunya, tinggal di rumah yang hanya berukuran 8×4 meter. Kondisi rumahnya sangat memprihatinkan: dinding rumah yang terbuat dari bilik bambu sudah banyak yang lapuk.

Bagian atapnya, sebagian dari genting dan sebagiannya atapnya lagi hanya dari anyaman ilalang dan daun kelapa . Jika turun hujan rumah kumuh itu selalu bocor  sehingga bagian dalam rumahnya menjadi kebanjiran. Itu karena gentingnya rumahnya sudah banyak yang pecah.

Sukarta menempati rumah di atas tanah seluas 40×20 meter. Namun tanah yang ditempatinya bukanlah miliknya. Sukarta hanya menumpang. Tanah itu milik orang Jakarta.

Sukarta mengatakan, sebelumnya ia dan ibunya tinggal di daerah Pringsewu. Saat itu ia masih memiliki istri dan satu orang anak laki-laki berusia dua tahun. Sejak berpisah dengan istrinya itu, ia bersama ibunya tinggal di Dusun Bunut Utara, Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi sejak tahun 1983 lalu. Namun,  tanah yang ditempatinya, bukanlah miliknya melainkan punya orang Jakarta.

Saya hanya numpang. Alhamdulilah sama yang punya tanah saya boleh menempatinya sampai kapan pun. Di sini saya hanya tinggal bersama ibu. Tadinya ada kakak, tetapi kakak saya sudah sejak lama meninggal,kata Sukarta kepada teraslampung.com, Senin (16/3/2020).

Sukarta menceritakan, sejak tahun 1983 ia tinggal hingga sampai sekarang ini, belum pernah sekalipun ia mendapat bantuan dari pemerintah. Seperti bantuan PKH, bedah rumah, bantuan langsung atau nontunai, maupun bantuan lainnya.

Ketika beberapa warga di desanya mendapatkan kartu sehat (Jamkesmas, Kartu Indonesia Sehat, dan aneka kartu sehat untuk warga miskin yang pernah dikeluarkan pemerintah) untuk bisa berobat gratis, ia selalu terlewat. Namanya tidak ada di daftar orang yang harus diberi kartu berobat gratis. Kartu sehat tidak pernah “mampir” ke rumahnya.

Selama puluhan tahun hingga sekarang ini selama saya tinggal bersama ibu saya di sini, belum pernah saya dapat bantuan dari pemerintah dalam bentuk apa pun,ungkapnya.

Agak aneh memang. Sebab, ketua RT sudah sering mendaftarkan namanya agar terdata dan mendapat bantuan dari pemerintah. Namun, namanya tetap saja tidak tercantum sebagai keluarga prasejahtera dan berhak menerima bantuan dari pemerintah.

Kalau pak RT sudah sering mengusulkan agar memasukkan nama saya dan ibu supaya dapat bantuan, tapi tetap saja tidak pernah terdata. Terkadang kalau saya lihat mereka yang ekonominya lebih mapan dari saya dapat bantuan dari pemerintah seperti uang tunai, beras, telur dan lainnya saya hanya bisa mengelus dada saja,tuturnya.

Sukarta mengaku, hal yang paling memberatkan dirinya adalah saat ia dan ibunya jatuh sakit. Sebab, keduanya tidak menjadi peserta Jamkesmas. Hal itulah yang membuat ia dan ibunya hampir tak pernah berobat. Jika sakit, mereka hanya bisa pasrah tanpa daya, sembari berharap sakit segera lenyap.

Yang membuat saya sedih, kalau saya sakit ditambah lagi ibu juga sakit. Berobat kalau ada uang. Terkadang untuk makan saja susah, tuturnya,  sembari mengelus dadanya.

Sukarta menuturkan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia hanya mengandalkan dari memasang perangkap ikan (cadong) yang ia pasang di kanal saluran tambak. Pekerjaannya ini, sudah sejak lama ia tekuni demi untuk menyambung hidupnya.

Kerjaan sehari-hari hanya masang perangkap ikan di kanal, penghasilan yang saya dapat dalam sehari Rp 20 ribu hingga Rp 30 ribu. Tapi itu juga tidak bisa dipastikan. Terkadang sama sekali tidak dapat. Ikan hasil tangkapan, saya jual ke tengkulak,ujarnya.

Menurutnya, penghasilannya tersebut sebenarnya jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhannya bersama ibunya tercinta. Terlebih lagi, ia harus harus mengurus ibunya yang sudah renta dan menderita katarak sejak 15 tahun lalu.

Selama 15 tahun ibu sudah tidak bisa melihat karena katarak. Ibu baru bisa berobat di Puskesmas baru dua hari ini. Inginnya sih sejak awal tidak bisa lihat itu diobatin. Tapi mau bagaimana lagi, saya tidak punya biaya. Alhamdulilah kemarin waktu berobat di Puskesmas gratis, karena saya dikasih Kartu Indonesia Sehat (KIS). Itu pun saya dapatkan baru beberapa hari ini,katanya.

Dalam kondisi hidup yang penuh keterbatasan, berbagai cara Sukarta lakukan untuk mengatur keuangan agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sukarta juga selalu mengutamakan hal-hal terpenting untuk ibunya. Misalnya membeli beras, memasak, menyuci, dan kebutuhan lain ibunya yang sudah lensia dan sudah tidak bisa melakukan aktivitas.

Untuk mengisi waktu luang, Sukarta hanya bisa memperbaiki alat perangkap ikan miliknya yang rusak akibat sudah lapuk dimakan usia dan rusak karena tersangkut sampah di kanal. Ia mengaku tidak bisa mencari pekerjaan lain. Apa lagi harus pergi jauh karena harus merawat ibunya yang sudah tua dan tidak bisa melihat lagi.

Sehari-hari yang saya lakukan, pagi jam 06.00 WIB berangkat ke kanal untuk memasang perangkap ikan. Sekitar jam 10.00 WIB pulang, menyiapkan makan dan kebutuhan lain buat ibu. Siangnya jam 13.00 WIB, baru berangkat ke kanal lagi sampai sore sekitar pukul 17.00 WIB sembari jual ikan ke tengkulak,terangnya.

Sukarta pun berharap, agar pemerintah lebih bijaksana lagi dalam menurunkan bantuan, sehingga bantuan yang disalurkan itu diterima oleh orang yang memang benar-benar sangat membutuhkan.

Ya kalau dibilang miris ya mirislah mas. Tapi mau gimana lagi?  Saya berharap, pemerintah mulai dari pusat hingga ke desa tidak pilih kasih dalam mendata warga tidak mampu dan memberikan bantuan, kata dia.

Sukarta mengaku,  selama puluhan tahun tinggal di Lampung Selatan, baru pertama kali ia mendapat bantuan berupa sembako dari Polres Lampung Selatan pada Minggu kemarin ini (15 Maret 2020).

Alhamdulilah, kemarin ini saya dapat bantuan sembako dari Polres Lamsel dan saya senang sekali mas dapat berkah rezeki bantuan itu dan komandannya (Kapolres) langsung yang datang ke rumah saya dan menyerahkan bantuan sembako itu,pungkasnya.

Sementara Ketua RT setempat, Ali Musa, saat ditemui teraslampung.com di rumahnya mengaku sudah sering berusaha mengusulkan dan mendaftarkan Sukarta agar mendapat bantuan dari pemerintah. Baik itu Jamkes atau BPJS kesehatan maupun Program Keluarga Harapan (PKH).

Sejak tiga tahun sekarang ini saya diangkat jadi ketua RT. Saya sudah sering mengajukan ke pihak desa maupun kecamatan. Tapi ya belum ada realisainya. Padahal Pak Karta ini sangat layak dapat bantuan dan perhatian dari pemerintah,ungkapnya.

Ali Musa mengaku, sempat bertanya kepada salah satu anggota DPRD di Lampung Selatan, kenapa pendataan bagi keluarga tidak mampu seperti program PKH, ketua RT tidak pernah tahu dan sama sekali dan dilibatkan. Jika ketua RT mengajukan warganya yang benar-benar memang tidak mampu supaya bisa mendapat bantuan, usulannya tidak bisa diajukan dengan alasan data itu sudah dari pusat.

Seperti bantuan PKH ini, bagi saya justru banyak orang orang yang mampu yang dapat. Orang yang tidak mampu seperti pak Sukarta ini justru tidak bisa dapat bantuan kok bisa begitu sistem pendataaannya,pungkasnya.

LAMPUNG SELATAN — Sersan Satu Zulkarnaen (50), anggota Koramil 421-07 Sidomulyo, Lampung Selatan,yang bertugas sebagai bintara pembina desa (Babinsa), berhasil menciptakan pakan fermentasi kambing yang diolah dari sampah daun-daun kering, bekatul (dedak), gula merah, garam, air dan probiotik EM4.

BACA: Cerita Sertu Zulkarnaen Mengubah Sampah Menjadi Pakan Ternak

Hasil inovasi warga Dusun Kediri RT/02 RW/02 Desa Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan itu membuat kambing sehat dan gemuk. Bahkan, biaya untuk membuatnya sangatlah murah.

Saat musim kemarau panjang, kini para peternak kambing di Sidorejo tidak perlu lagi risau. Mereka tak harus menacari pakan ternak pengganti yang biasanya menggunakan pakan dari dedaunan segar atau rumput hijau.

Pakan ternak kambing hasil olahan sederhana dari sampah daun kering initernyata cocok untuk ternak kambing bahkan sapi juga. Selain menyehatkan, biaya untuk membuatnya sangat murah sekali,kata Sertu Zulkarnaen kepada teraslampung.com saat ditemui dikediamannya, sembari mempraktekan cara mengolah sampah daun kering yang akan difermentasi menjadi pakan ternak, Senin (4/11/2019).

Menurut Sertu Zulkarnaen, pemanfaatan sampah daun kering yang ada, selain tidak merusak tanaman juga tidak membahayakan bagi petani. Daun kering untuk pakan ternak, dapat juga diperoleh dari hasil samping produk tanaman seperti jerami, daun singkong, daun kakau dan masih banyak macam lainnya.

Dengan penuh semangat, Sertu Zulkarnaen menjelaskan secara rinci tahapan-tahapannya dan langsung mengolah sampah daun kering yang akan difermentasi untuk dijadikan pakan ternak.

Pertama, kata Sertu Zulkarnaen, bahan yang harus disiapkan dedaunan kering beratnya sekitar 50 Kg- 100 Kg, lalu bekatul (dedak) 1 Kg, satu botol cairan prebiotik EM4 isi 1 liter, satu bungkus garam kasar ukuran ¼ , 5 buah gula merah. Semua bahan itu, hanya membutuhkan modal sebesar Rp 40 ribu. Kemudian tong/drum plastik kapasitas isi 250 liter, plastik bening tebal ukuran besar dan wadah untuk menyiram bunga (gembor).

Untuk 1 liter cairan EM4 ini tidak harus dipakai sekali saja, tapi dapat digunakan hingga empat bulan. Dengan difermentasi, maka akan lebih mudah dicerna oleh ternak dan bisa awet untuk stok pakan hingga waktu yang lama,ujarnya.

Cara pembuatannya, kata Sertu Zulkarnaen, pertama sediakan tempat yang layak atau lebar untuk fermentasi.

Kedua,siapkan terpal untuk menaruh daun-daun kering yang sudah diambil. Setelah daun kering ditaruh (tumpah) di atas terpal.

Ketiga, ditaburi bekatul di atasnya secara merata.

Semua jenis dedaunan yang kering bisa dijadikan pakan, kecuali hanya daun pelepah kelapa dan sawit saja karena memiliki batang lidi. Saat sampah daun kering ditumpahkan di atas terpal, jangan lupa dipilah dikhawatirkan ada sampah pastik,bebernya.

Keempat, ambil lima liter air bersih dimasukkan dalam ember ukuran sedang. Air tersebut diiberi garam satu genggam tangan orang dewasa, dua buah gula merah, dan cairan prebiotik EM4 cukup tiga tutup botol saja.

Semua bahan seperti garam, gula merah dan cairan prebiotik EM4 ini diaduk merata sampai semuanya larut bersama air. Setelah itu, masukkan ke dalam gembor (alat untuk menyiram bunga) dan disiramkan merata diatas daun kering yang sudah ditaburi bekatul,ungkapnya.

Setelah disiramkan, lanjut Zulkarnaen, barulah daun kering yang sudah dicampuri dengan semua bahan-bahan itu diaduk-aduk hingga merata.

Selanjutnya siapkan plastik tebal ukuran besar tadi dan dimasukkan dalam tong plastik ukuran sedang.

Sampah daun-daun kering ini dimasukkan ke plastik, sembari dipadatkan dengan cara dinjak-injak. Setelah semuanya dimasukkan, bagian atas plastik diikat tali dengan rapat agar benar-benar kedap udara. Barulah tong ditutup rapat, dan tunggu atau dibiarkan selama tiga hari.

Kenapa harus diikat atau ditali rapat, yakni sebagai proses pengurai bakteri makanan agar bakteri lain tidak masuk didalamnya. Setelah tiga hari, pakan ternak hasil fermentasi ini bisa dibuka dan diberikan pada kambing sesuai perkiraan dan kebutuhan,terangnya.

Dikatakannya, pakan ternak fermentasi dari sampah daun kering hasil inovasinya ini, bisa diberikan ke 12 ekor kambing dan dapat dijadikan stok pakan selama sepekan atau 7 hari kedepan. Untuk pemberian pakannya, sehari cukup dua kali saja yakni pagi jam 08.00 WIB dan sore jam 17.00 WIB. Malamnya sekitar jam 19.00 WIB, kambing diberi minum dan airnya dicampuri dengan sedikit garam.

Sangat mudah dan gampang kan membuatnya, tentunya sangat prospektif untuk dikembangkan. Jadi buat pakan fermentasi ini, capeknya hanya sehari saja tapi bisa istirahatnya bisa seminggu,tandasnya.

Para peternak di Kecamatan Sidomulyo, Candipuro dan Kecamatan lainnya di Kabupaten Lampung Selatan tersebut, saat ini mulai menerapkan teknologi pengolahan pakan ternak dengan teknologi fermentasi berbahan baku dari sampah daun kering.

Salah satunya adalah, Ust. Imam Nuryani, pimpinan Pondok pesantren (Ponpes) Mambaul Hikam di Desa Seloretno, Sidomulyo, Lampung Selatan yang telah membuktikan hasil inovasi pakan ternak kambing dari sampah daun kering.

Saat ditemui, Ust. Imam Nuryani menuturkan, telah membuktikan pakan ternak kambing fermentasi hasil inovasi Sertu Zulkarnaen yang diolah dari bahan dasar daun-daun kering dan bahan-bahan alami lainnya.

Inovasi pakan ternak kambing sederhana temuan pak Zulkarnaen ini, mudah sekali untuk ditiru dan saya sudah langsung mencoba untuk membuatnya. Inovasi seperti ini, harus disebarluaskan ke seluruh masyarakat Lampung Selatan dan seluruh Provinsi Lampung yang berternak kambing,ujarnya.

Menurutnya, saat diberikan pakan hasil dari inovasi daun kering tersebut, puluhan ekor kambing yang dipelihara bersama para santri atau murid pondok pesantren, ternyata makannya benar-benar lahab dan kambing tidak mudah masuk angin, sehingga sehat dan gemuk.

Pertumbuhan kambingya sangat memuaskan, terlihat beda memang jika dibandingkan dengan pakan konvensional kambing, yakni seperti rumput dan dedaunan. Bahkan hasil inovasi pakan ternak ini, tidak hanya untuk ternak kambing saja melainkan bisa juga untuk pakan ternak sapi,ungkapnya.

Inovasi-inovasi sederhana yang lahir dari tangan-tangan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan ini, selain menguntungkan para pelaku juga mampu menyerap tenaga kerja dalam memasifkan berbagai produk tersebut.

Semoga fermentasi pakan ternak kambing dari sampah daun kering hasil inovasi Sertu Zulkarnaen dan tulisan ini, dapat membantu anda dalam beternak agar tidak kesulitan lagi mencari pakan daun segar dan rumput hijau saat musim kemarau dan menghasilkan kambing yang gemuk dan sehat.

Apa artinya dasar negara? Dasar negara berarti yang menjadi landasan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua produk hukum muaranya harus pada Pancasila.

Pada era 1980-an, Presiden Soeharto menerjemahkan tiap sila dalam Pancasila dalam bentuk 36 nilai-nilai dasar manusia Pancasila. Pemerintah menyebutnya sebagai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pemerintah membentuk badan yang bertugas memasyarakatkan nilai-nilai itu mulai tingkat kabupaten/kota hingga nasional bernama Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7).

Setelah Soeharto tumbang dan era reformasi bergulir semua yang berbau Soeharto dihindari, termasuk P4 dan BP7. BP7 dibubarkan. Bahkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pun dihapus dari daftar mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah hingga perguruan tinggi. Kalau bukan gegabah, itulah sebuah kebijakan yang pelan dan pasti akan membuat Pancasila menjadi kian asing bagi warganegara.

Kini, banyak pihak tiba-tiba merasa Pancasila penting ditegakkan. Ialah ketika Pancasila sudah mulai dianggap sampah dan nilai-nilainya diinjak-injak oleh warga negara Indonesia yang setiap hari tinggal di Indonesia, menikmati nikmatnya hidup di Indonesia.

Sebagian di antara warga negara Indonesia membenci Pancasila karena sila pertama Pancasila tidak sesuai dengan hasratnya karena tujuh kata yang sebelumnya melekat pada sila pertama seperti halnya tertera dalam Piagam Jakarta menjadi lesap. Pelesapan tujuh kata , yakni kata-kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” merupakan kompromi tingkat tinggi para Bapak Pendiri bangsa Indonesia. Hilangnya kata-kata itu sebagai kompromi untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan begitu, rumusan lima dalam Pancasila sudah final.

Ketika banyak tokoh agama, akademikus, orang besar, dan suhu kelas wahid mempersoalkan kembali dasar negara dan mendesakkan perubahan bentuk negara, maka urusannya menjadi tidak sepele. Menjadi tidak sepele, karena banyak warga negara yang mungkin tidak belajar A hingga Z dasar negara harus terjebak pada soal urusan dukung-mendukung Dan kalau urusan dukung-mendukung sudah berkelindan dengan keyakinan agama maka persoalan akan menjadi makin runyam.

Di tengah kelindan persoalan terkait nilai-nilai Pancasila yang mulai dicampakkan, Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) giat menyosialisasikan Empat Pilar bernegara: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. ironis, di tengah masifnya sosialisasi yang menghabiskan dana hingga Rp 400 miliar hingga Rp 600-an miliar per tahun gelombang pencampakan nilai-nilai Pancasila justru terjadi.

Memperingati kelahiran Pancasila, ada baiknya kita jujur mengapa kita begitu membenci Pancasila. Kita juga layak untuk instropeksi dan bertanya pada diri sendiri: apakah Pancasila tidak lagi memenuhi hasrat dan mimpi-mimpi kita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara besar yang layak dicintai? Layakkah kita meludah dan kencing di sumur yang airnya kita timba dan kita minum bersama?

Bukan bermaksud melecehkan BPK, tetapi lebih karena WTP itu bukanlah prestasi yang layak dipamerkan. Apalagi dipamerkan dengan niat untuk menarik puja-puji dan kampanye dalam rangka pemilihan kepala daerah.

Kini, ketika auditor BPK terkena OTT KPK seolah kita baru sadar bahwa status WTP hanyalah biasa saja. Meskipun kasus OTT yang melibatkan auditor BPK dan pejabat Kemendes PDTT belum tuntas dan proses hukum kemungkinan masih panjang, kita bisa menyimpulkan bahwa patut diduga status WTP itu bisa dibeli. Ini sama halnya dengan heboh penghargaan Kota Adipura yang sempat membuat Walikota Bandarlampung Herman HN marah besar dan disusul dengan demontrasi di Jakarta. Kala itu juga berembus kencang dugaan penghargaan Kota Terbersih juga bisa dibeli. Bagaimana jual beli itu, hingga sekarang mak jelas.

Menurut Wikipedia, opini wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini. Artinya, auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Bagi lembaga pemerintah atau lembaga publik yang dananya bersumber dari pemerintah — berarti memakai uang rakyat — opini WTP dari BPK penting. Sebab, dengan opini itu berarti pengelolaan keuangan di lembaga pemerintah atau lembaga publik itu beres. Setidaknya pelaporan keuangannya memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh BPK. Meski begitu, sejauh ini belum ada bukti sahih bahwa lembaga yang mendapatkan opini WTP benar-benar bebas dari korupsi.

Di sinilah WTP itu tidak perlu diagung-agungkan dan menjadi bahan jualan kampanye. Sebab, yang terpenting bukanlah status atau opini WTP. Yang lebih penting adalah apakah setiap sen uang negara sudah dialokasikan secara benar dan dapat dipertanggungjawankan. Yang lebih penting adalah apakah sebuah lembaga pemerintah atau lembaga publik sudah benar-benar tanpa ada korupsi.

Jika lembaga pemerintah atau lembaga publik korupsi — juga kolusi dan nepotisme — dalam pengelolaan keuangan masih merebak, maka lupakankah WTP. Berhentilah untuk membohongi mata melek publik.

Oyos Saroso H.N.

Kotabumi–Rencana pembentukan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang (SBM) bak jauh panggang daripada api. Sebab, dokumen persetujuan pembentukan Kabupaten SBM ternyata hingga kini masih ‘ngangkut’ di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Pemkab Lampung Utara.

Padahal, jika saja Pemkab menyerahkan dokumen itu kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tak lama setelah disetujui oleh DPRD Lampung Utara maka tak menutup kemungkinan pembahasan rencana pembentukan DOB berikut anggarannya dapat dijadwalkan atau dialokasikan oleh Pemprov. Dengan demikian, Pemprov dan DPRD Lampung dapat segera membahas rencana DOB ini sehingga dapat disampaikan ke DPR pusat untuk dibahas kembali.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Pemkab, Asmuni Effendi ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa dokumen persetujuan itu hingga kini belum diserahkan oleh pihaknya meski persetujuan DPRD telah dilakukan pada awal Desember tahun silam.

“Iya (dokumen itu) memang belum dikirim ke Provinsi,”kata dia kepada wartawan, Kamis (19/1/2017).

Keterlambatan penyampaian dokumen ini, menurut Asmuni, dikarenakan saat itu struktur organisasi Pemprov belum terbentuk menyusul terbitnya aturan baru yang mengharuskan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia memperkirakan dokumen DOB SBM akan dikirimkan pada Senin pekan depan.

“Rencananya akan kami antar Senin pekan depan,” kelitnya lagi.

Jum’at (9/12/2016) sekitar pukul 14.00 WIB, DPRD dan Pemkab Lampung Utara akhirnya menyetujui rencana pembentukan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang (SBM) dalam sidang paripurna, di gedung DPRD.

Persetujuan bersama tentang pembentukan Kabupaten SBM ini tentu bak pelepas dahaga masyarakat dari 8 Kecamatan Sungkai yang telah lama memimpikan hal itu sejak belasan tahun silam. Sidang paripurna ini sendiri dipimpin Ketua DPRD, Rachmat Hartono yang didampingi wakil Ketua Amir Yusmeri, M.Yusrizal, dan Arnol Alam beserta puluhan koleganya.

Kedelapan kecamatan penggagas atau pendukung pembentukan DOB SBM itu, yakni Sungkai Utara, Sungkai Tengah, Sungkai Jaya, Sungkai Barat, Sungkai Selatan, Muara Sungkai, Sungkai Bungamayang dan Hulu Sungkai. Tujuannya, untuk mempermudah prosesnya, telah dibentuk Tim baik dari Pemkab maupun Tim dari panitia pemekaran yaitu Tim 9 yang diketuai oleh Hidayat Lembasi.